Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bertemu dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani yang membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Papua Barat.
“Yang dibahas soal inpres percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berakhir pada 2019,” kata Jaleswari usai bertemu Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, meski masa Inpres telah berakhir, namun Presiden Joko Widodo tetap menekankan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
“Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus Presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua,” ujarnya
Pemerintah, kata dia, juga mendorong pembangunan kesejahteraan Papua secara integrated, holistik, dan persepktif terhadap budaya serta mengedepankan orang asli Papua.
“Selama ini pendekatan pemerintah pusat terhadap Papua sudah tersebar di kementerian dan lembaga negara terkait,” kata wanita yang biasa disapa Dani ini.
Ia menambahkan, pendekatan keamanan di Papua selama ini sudah disesuaikan di beberapa kementerian dan lembaga terkait.
“Saya rasa ini kan selama ini pendekatan tentang Papua ini kan tersebar di beberapa kementerian lembaga berupa desk-desk Papua. Desk Papua bicara kesejahteraan ada di Bappenas, kemudian Polhukam soal keamanannya. Ini kita melihat bagaimana mengintegrasikannya bagaimana pembangunan kesejahteraan didukung ketertiban hukum tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Dani.
