JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan akses publik dalam pengawasan lembaga peradilan, khususnya terkait kinerja hakim dan mekanisme pengaduan masyarakat dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Ketua Komisi Yudisial (KY) dan jajaran, Selasa (27/1/2026).
Lola menyebut masukan dan perbaikan kelembagaan perlu terus dilakukan agar kinerja institusi peradilan semakin dirasakan publik.
“Pada prinsipnya, kita semua bekerja intinya untuk masyarakat,” kata Lola saat menyampaikan pandangannya.
Dalam rapat tersebut, Lola menyoroti isu mafia peradilan yang belakangan berkembang luas di tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik terhadap dunia peradilan. Lola, menegaskan pentingnya respons institusional yang terbuka dan akuntabel.
“Isu-isu yang sekarang sedang tren itu adalah mafia peradilan,” tegas Lola.
Ia menilai, salah satu langkah strategis adalah memastikan kinerja lembaga peradilan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya terkait proses peradilan dan mekanisme pengawasan etik hakim.
“Bagaimana caranya kinerja kita itu mudah diakses oleh masyarakat, dan bagaimana proses peradilan atau laporan masyarakat itu bisa dijelaskan ke publik,” terang Legislator dapil Jabar XI ini.
Lebih lanjut, Lola menekankan pentingnya kejelasan dalam penanganan pengaduan masyarakat, baik ketika laporan diproses maupun tidak diproses, agar publik memahami tahapan dan alasannya.
“Masyarakat itu butuh penjelasan, kalau pengaduan tidak diproses karena apa, dan kalau diproses sudah sampai di mana. Intinya komunikasi yang baik terhadap masyarakat,” tandas Wabendum DPP Partai NasDem ini.
Terakhir, Lola mendorong agar mekanisme pengaduan dibuat lebih mudah diakses serta dijalankan secara transparan dengan tetap melindungi hak dan martabat hakim. Ia berharap, dengan kepemimpinan dan jajaran baru, Komisi Yudisial dapat bekerja lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai informasi, rapat kerja tersebut merupakan pertemuan Komisi III DPR RI dengan Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan beserta jajaran yang baru, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan hakim serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
