JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menyatakan menghormati keputusan penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang sempat menyeret nama Nabilah O’Brian.
Menurut Lola, keputusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
“Saya menghormati keputusan penghentian penyidikan (SP3) sebagai bagian dari kewenangan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Saya kira ini sudah tepat,” ujar Lola saat merespons pertanyaan awak media, Senin (9/3/2026).
Lola menegaskan bahwa setiap proses hukum harus ditempatkan dalam koridor profesionalitas, transparansi, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat XI yang duduk di Komisi III DPR tersebut mengatakan, perspektif keadilan tidak semata-mata dilihat dari berlanjut atau tidaknya suatu perkara, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip due process of law yang menjamin hak-hak setiap warga negara.
“Perspektif keadilan tidak semata dilihat dari berlanjut atau tidaknya suatu perkara, melainkan dari terpenuhinya prinsip due process of law yang menjamin hak-hak setiap warga negara,” kata dia.
Ia menilai langkah penghentian penyidikan perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah selama prosesnya dilakukan secara akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Lebih lanjut, Lola menegaskan Komisi III DPR RI terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap perkembangan perkara hukum secara bijak serta tetap mempercayakan proses penanganannya kepada institusi yang berwenang.
“Penegakan hukum harus berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum. Masyarakat juga perlu menyikapi setiap perkembangan perkara secara bijak demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional,” pungkasnya.
