JAKARTA, Anggota DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan keprihatinannya atas penurunan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menghambat penguatan literasi nasional, pelayanan publik, hingga upaya pelestarian naskah kuno Nusantara.
“Kalau anggaran hanya Rp377 miliar, sebagian besar habis untuk belanja pegawai dan operasional. Yang tersisa tidak sampai Rp72 miliar. Padahal, beban pekerjaan Perpusnas sangat berat,” ujar Bonnie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8).
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat lebih dari seribu pustakawan terancam tidak mendapatkan sertifikasi. Padahal, sertifikasi menjadi syarat penting dalam menjaga dan merawat khazanah intelektual bangsa, termasuk koleksi langka dan naskah kuno.
Bonnie juga menyoroti ketiadaan dana untuk Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta. “Seharusnya bisa melayani 1.600 orang di Perpustakaan Bung Karno dan 1.000 orang di Perpustakaan Bung Hatta. Tapi nyatanya tak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran,” tegas legislator dari Dapil Banten ini.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang wajib belajar gratis 13 tahun. Bonnie menilai pendidikan gratis harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas literasi yang memadai. “Bagaimana kita bicara wajib belajar kalau perpustakaan saja kondisinya seperti ini,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke daerah pemilihannya, Bonnie menemukan banyak perpustakaan dengan fasilitas buruk. Koleksi buku disimpan tanpa pengaturan suhu dan jarang difumigasi. “Sudah pasti dalam beberapa tahun rusak. Arsip pun banyak yang hilang karena tak terawat,” katanya.
Selain itu, ia menyebut program penting seperti alih bahasa naskah kuno Nusantara dan penyediaan literasi berbasis koleksi langka terancam mandek.
“Kalau idealnya, anggaran Perpusnas itu Rp1 triliun. Tapi kalau terus turun, dari Rp700 miliar jadi Rp300 miliar, lama-lama habis. Ya tutup saja perpustakaannya, bukunya pindahkan ke digital semua,” sindirnya.
Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa penurunan anggaran ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap politik pencerdasan bangsa.
“Politik yang berpihak itu tercermin lewat politik anggaran. Kalau trennya justru makin turun, artinya tidak ada keseriusan untuk urusan perpustakaan,” pungkas Bonnie.
