PA GMNI menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini
JAKARTA, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Siswono Yudo Husodo, memberikan peringatan penting kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang masalah asas kepatutan yang melibatkan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat pada 27 September, Siswono menegaskan bahwa kepatutan adalah elemen fundamental yang mencerminkan keadaban suatu bangsa.
“Saya melihat, bahwa keadaban suatu bangsa itu antara lain diukur dari kepekaannya terhadap kepatutan,” ujar Siswono, menambahkan bahwa sebuah bangsa yang tidak peka terhadap norma-norma tersebut berisiko kehilangan adabnya.
Dia menekankan pentingnya kepekaan terhadap yang baik dan buruk, serta yang pantas dan tidak pantas. Siswono meminta Prabowo untuk tidak meneruskan praktik-praktik yang dianggap kurang patut.
Siswono, yang juga merupakan mantan menteri di era Presiden Soeharto, mengaku kesulitan menilai kiprah Gibran sebagai wakil presiden. Dia membandingkan Gibran dengan wakil presiden sebelumnya yang dikenal sebagai tokoh-tokoh terkemuka di bidang masing-masing, seperti Mohammad Hatta, BJ Habibie, dan Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut, PA GMNI juga menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kondisi demokrasi dan pemerintahan saat ini. Sekjen PA GMNI, Abdy Yuhana, mengungkapkan bahwa arah negara semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila, menyoroti adanya pemaksaan kehendak yang melanggar konstitusi.
PA GMNI mengusulkan lima tuntutan kebangsaan untuk memperbaiki arah bangsa ke depan. Tuntutan tersebut meliputi mendorong pelaksanaan janji kemerdekaan, kepatuhan terhadap konstitusi, penerapan merit sistem, pengutamaan asas moral, dan perbaikan demokrasi.
“Lima tuntutan ini disusun berdasarkan kesadaran akan pentingnya koreksi dan pandangan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan pascareformasi, khususnya dalam satu dekade terakhir,” kata Abdy.
