Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah menyatukan tata ruang Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk meminimalisasi potensi banjir.
“Potensi banjir harus diminimalisasi, karena biaya ‘recovery’ (pemulihan) bencana tidaklah sedikit,” katanya saat meninjau sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.
Ia menyatakan secara umum bencana banjir disebabkan akibat kerusakan di daerah hulu dan hilir. Di hulu misalnya, daerah konservasi beralih fungsi, misalnya ditanami sayuran. Sedangkan di hilir terjadi pendangkalan dan sedimentasi sungai serta penyumbatan sampah.
“Saya berharap sungai-sungai di hilir dilebarkan, sedimentasi atau pendangkalan diangkat, membuat danau dan daerah konservasi baru,” katanya.
Ia mengatakan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan di hulu dan hilir, Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta semestinya disatukan.
Sebab, kata dia, banjir juga disebabkan kiriman air dari wilayah hulu. Misalnya di Jakarta dari Bogor dan Karawang melalui Sungai Cibeet. Apalagi, dalam pembangunan di daerah, tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Penanganannya tidak bisa sendiri-sendiri. Dan ini sangat mungkin bisa disatukan,” katanya.
Penyatuan tata ruang itu, kata Dedi, juga bisa terwujud dengan adanya UU Omnibus Law. Dalam pembuatan UU Omnibus Law di bidang lingkungan, pihaknya akan menginventarisasi masalah, termasuk mendorong penyatuan RTRW itu.
Diharapkan ke depan tidak ada lagi pengembangan properti, kawasan industri, sektor perdagangan dan jasa yang membangun di daerah persawahan dan rawa-rawa.
“Rawa-rawa perlu dipertahankan. Kalau tidak, kita repot dalam setiap tahun menangani banjir. Misalnya Menteri PUPR menurunkan (anggaran) Rp6 triliun. Artinya recovery bencana itu mahal,” katanya.
Selain itu, juga disarankan agar rumah-rumah di dataran rendah dibuat panggung dengan tinggi sekitar dua meter. Tujuannya meminimalisasi terdampak banjir, demikian Dedi Mulyadi.
