JAKARTA, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana menyusul rangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Ia menilai kejadian bencana yang berulang harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk membenahi kesiapsiagaan dan tata kelola lingkungan.
“Indonesia hidup di atas potensi kebencanaan yang besar. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal,” kata Yanuar dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/12/2025).
Yanuar mengatakan peta potensi bencana telah tersedia, termasuk hasil diskusinya bersama BMKG selama enam bulan terakhir. Namun, ia menilai implementasi mitigasi kerap tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah Sumatera yang baru-baru ini dilanda bencana besar.
“Empati itu penting. Jangan sampai ada pernyataan pejabat publik yang memicu amarah. Korban sudah ratusan, tidak bisa dianggap biasa saja,” ujarnya.
Yanuar mencontohkan kasus longsor di Majenang, Jawa Tengah, yang menurutnya memiliki skala lebih besar dibandingkan prakiraan. Meski mitigasi telah dilakukan dua minggu sebelumnya, longsor tetap menyebabkan banyak korban.
“Longsornya bergerak sampai dua kilometer dengan ketebalan lumpur tujuh meter. Ada korban di rentang 500–1.500 meter yang tidak tersentuh,” kata Yanuar.
Selain kesiapsiagaan teknis, Yanuar meminta pemerintah meningkatkan investasi mitigasi, termasuk peralatan dan teknologi monitoring kebencanaan. Ia menilai keterbatasan anggaran daerah membuat penanganan bencana tidak optimal.
“Sebagian kepala daerah meminta status bencana nasional agar penanganan dan rehabilitasi bisa dipercepat,” ujarnya.
Yanuar juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang menenangkan. Menurut dia, pejabat publik harus menghindari pernyataan yang meremehkan kondisi korban maupun relawan.
“Yang dibutuhkan adalah kesejukan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dianggap,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah terdampak, apa pun status bencananya, agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan merata.
