JAKARTA, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Jakarta Raya, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Serang menyampaikan pernyataan sikap bersama atas kondisi stagnasi organisasi secara nasional yang dinilai semakin memperburuk arah ideologis GMNI.
Melalui pernyataan resmi, para pengurus cabang menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap krisis dualisme kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang terjadi sejak Kongres XXI GMNI di Ambon pada 2019. Konflik internal yang tak kunjung selesai ini disebut telah melumpuhkan fungsi organisasi sebagai wadah kaderisasi ideologis dan alat perjuangan rakyat.
“Sudah lebih dari lima tahun GMNI terjebak dalam konflik struktural yang tidak berujung. Dua DPP lebih sibuk mempertahankan otoritas masing-masing ketimbang merumuskan solusi kolektif demi persatuan organisasi,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Para DPC menilai, konflik berkepanjangan telah berdampak langsung pada melemahnya kaderisasi di berbagai daerah. Nilai-nilai Marhaenisme sebagai ideologi utama organisasi mulai tergerus oleh aktivitas pragmatis tanpa arah perjuangan yang jelas. GMNI disebut semakin kehilangan daya dorong kolektifnya untuk hadir sebagai kekuatan rakyat di tengah krisis sosial, ekonomi, dan politik nasional.
“Ketika rakyat menjerit karena ketimpangan ekonomi, liberalisasi pendidikan, dan perampasan ruang hidup oleh oligarki, GMNI justru terjebak dalam konflik internal yang memecah konsentrasi juangnya.”
Situasi ini, menurut mereka, bukan hanya memperlemah peran strategis organisasi, tetapi juga mengancam marwah GMNI sebagai organisasi moral, intelektual, dan kerakyatan yang berpihak kepada kaum tertindas.
Sebagai respons atas kebuntuan ini, tujuh DPC tersebut menyatakan dua tuntutan utama:
-
Pembentukan Badan Penyelamat Organisasi (BPO): Sebagai struktur transisi independen dan inklusif, BPO diharapkan mampu menyatukan kembali GMNI secara nasional, berdasarkan semangat ideologi Marhaenisme dan konstitusi organisasi.
-
Konsolidasi Nasional GMNI: Upaya kolektif ini diinisiasi untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan secara terbuka, demokratis, dan ideologis bagi seluruh DPC dan DPD se-Indonesia.
Mereka menegaskan bahwa inisiatif ini tidak berpihak pada salah satu faksi DPP, melainkan demi menyelamatkan organisasi dari kehancuran struktural dan ideologis.
Menutup pernyataannya, para DPC menyerukan kepada seluruh kader GMNI se-Indonesia agar tidak menunggu penyelesaian dari atas. Menurut mereka, solusi sejati harus lahir dari kesadaran kolektif di tingkat cabang dan daerah sebagai basis sah dari mandat ideologis dan struktural organisasi.
“Saatnya kita membangun kembali GMNI dari akar rumput. Dari para kader yang masih percaya bahwa GMNI adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan mewujudkan Sosialisme Indonesia.”
