JAKARTA, Komisi XI DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS), termasuk membuka ruang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, konflik yang melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
“Jika harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi saat momentum Ramadan, tekanan inflasi domestik akan semakin terasa. Pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi konkret,” ujar Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja dinilai penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta likuiditas pasar keuangan. Menurut dia, gejolak global kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan pasar,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri. Jika harga minyak melonjak signifikan, langkah penyangga perlu disiapkan agar harga BBM tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Komisi XI, lanjut Misbakhun, akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, hingga stabilitas sistem keuangan nasional.
Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah perlu menyiapkan rencana kontinjensi karena ada kekhawatiran konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Tahun lalu hanya 12 hari, sekarang bisa lebih lama. Bahkan disebut bisa sampai lima minggu,” ujar David, Selasa (3/3/2026).
Ia mengingatkan, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sekitar 70 dollar AS per barel, sementara saat ini sudah di atas 80 dollar AS per barel. Jika konflik berkepanjangan, asumsi makro lain seperti nilai tukar rupiah dan suku bunga juga berpotensi berubah.
Menurut David, penyesuaian APBN dimungkinkan apabila terjadi perubahan signifikan pada asumsi dasar ekonomi. Biasanya, evaluasi dilakukan sekitar April ketika perkembangan global mulai terlihat lebih jelas.
“Kalau asumsi memburuk dan belanja tetap tinggi, itu bisa memengaruhi defisit anggaran. Jadi perlu disesuaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi pelebaran defisit memang ada, meski situasi geopolitik masih dinamis dan perlu terus dipantau. Pemerintah juga didorong mempercepat reformasi serta realisasi proyek strategis untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
David turut mengingatkan risiko inflasi yang lebih tinggi apabila harga minyak bertahan di level tinggi dalam waktu lama. Sekitar 30 persen pasokan minyak global melewati Selat Hormuz dengan volume sekitar 20 juta barel per hari. Gangguan di jalur tersebut berpotensi menekan pasokan energi dunia dan mendorong kenaikan harga minyak global.
“Jika konflik berlangsung kurang dari satu bulan, inflasi mungkin masih terkendali. Namun jika lebih lama, tekanan terhadap harga bisa semakin besar,” katanya.
