JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hilangnya 147 aset milik BUMN ID Food dengan total nilai mencapai Rp3,32 triliun. Temuan ini langsung menjadi sorotan Komisi VI DPR RI, yang berencana memanggil jajaran pimpinan ID Food untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menilai laporan BPK ini sebagai persoalan serius yang memerlukan investigasi mendalam. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa aset negara yang hilang tersebut berpotensi telah dikuasai oleh pihak lain.
“Ini masalah serius yang harus segera ditindak dan dilaporkan ke pihak berwenang,” tegas Firnando dalam rilis medianya, Kamis (9/1/2025).
Firnando, politisi Fraksi Partai Golkar, menegaskan bahwa hilangnya aset ini merupakan pelanggaran hukum besar yang tidak boleh diabaikan.
“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut aset negara. Kehilangan ini dapat menyebabkan hilangnya hak penggunaan atas aset tersebut,” tambahnya.
Firnando menyatakan bahwa dirinya akan merekomendasikan kepada pimpinan Komisi VI DPR RI untuk segera memanggil Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, guna memberikan penjelasan terkait kasus ini. Langkah ini dianggap penting untuk mengungkap kronologi dan pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya aset negara tersebut.
“Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh BUMN untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan aset negara,” tegas Firnando.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi seluruh BUMN untuk meningkatkan pengawasan terhadap aset yang dikelola. Hilangnya aset milik ID Food menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan aset negara yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. Investigasi lebih lanjut diharapkan dapat memberikan solusi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
