JAKARTA, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) M. Herindra secara tertutup untuk membahas terkait kesiapan Pilkada serentak 2024 hingga rencana program 100 hari kerja.
“Rapatnya kan sifatnya tetap tutup, jadi memang ada banyak hal yang tidak bisa di-share,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan dalam rapat tersebut di dalamnya ikut membahas terkait peta kerawanan pada Pilkada 2024.
“Kami bahas juga dan juga mitigasi-mitigasi apa saja yang harus dilakukan, itu juga sudah dibahas, sudah disampaikan, dan kami memberi dukungan kepada BIN untuk melaksanakan fungsinya,” ujarnya.
Dia tak menampik rapat tersebut ikut membahas pula mengenai kasus teranyar menyangkut judi daring atau online yang ikut melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Sesuai dengan batasan otoritas yurisdiksinya, dia menyebut BIN telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkomdigi terkait dengan kasus tersebut.
“Tapi kan ini lebih ke proses hukum sebenarnya ya, tapi BIN itu kan memiliki kapasitas untuk melakukan penelisikan tertentu, akan tapi semuanya lebih berat di kepolisian tentunya,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani menuturkan bahwa rapat perdana dengan Kepala BIN tersebut di dalamnya membahas tentang rencana program 100 hari kerja yang menjadi prioritas.
Dia menyebut program prioritas yang dicanangkan Kepala BIN itu, salah satunya ialah terkait pengamanan Pilkada serentak 2024 yang akan dilangsungkan pada 27 November.
“Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas, yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada,” tuturnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Kepala BIN memaparkan pula terkait peta kerawanan Pilkada 2024 di berbagai daerah di Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa BIN berperan untuk menyuplai informasi intelijen agar upaya mitigasi yang dilakukan atas peta kerawanan Pilkada 2024 lebih baik lagi.
“Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, yakni Polri dan TNI supaya informasi intelijen akan aktif untuk disimpaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan dukungan TNI supaya lebih tepat sasarannya,” katanya.
Ketua MPR RI itu lantas menuturkan kriteria suatu daerah masuk dalam peta kerawanan Pilkada 2024.
“Ya, ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat masa lalu yang dapat berpotensi untuk kerawanan sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga,” ucap dia.
Adapun M. Herindra dijumpai usai rapat, enggan memberikan pernyataan terkait jalannya rapat dengan Komisi I DPR RI dan langsung bergegas pergi.
