JAKARTA, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI terus berupaya memastikan bangsa Indonesia siap menghadapi transformasi digital yang inklusif, produktif, dan aman
“Menyadari meningkatnya permintaan teknologi digital, pemerintah Indonesia berupaya memastikan bangsa kita siap menghadapi transformasi digital yang inklusif, produktif, dan aman,” ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam acara virtual, Selasa.
Dedy mengatakan saat ini Kominfo juga terus berupaya mengembangkan empat sektor pendorong percepatan akselerasi transformasi digital yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
Dalam percepatan transformasi digital, kata dia, masalah keamanan siber menjadi salah satu isu utama yang harus diantisipasi terkait penguatan keamanan dan tata kelola data.
Oleh karena itu, Dedy mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan Satu Data Indonesia dan mempercepat integrasi Pusat Data Nasional Tier 4.
Pengoperasian Pusat Data Nasional itu diharapkan dapat dimulai secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2026 dengan menyediakan 43.000 core dan kapasitas 72 Petabytes.
Lebih lanjut Dedy menyampaikan bahwa ekosistem digital Tanah Air harus didukung dengan keterampilan dan literasi digital yang cukup untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya.
Kementerian Kominfo telah menargetkan 12,5 juta masyarakat terliterasi digital setiap tahun, untuk mencapai 50 juta masyarakat terliterasi di tahun 2024.
Selain itu, Kominfo melalui program Digital Talent Scholarship juga memberikan stimulasi pelatihan bagi 100 ribu warga negara untuk mempelajari dan meningkatkan kompetensi di bidang digital, seperti pemrograman, kecerdasan artifisial, dan komputasi awan.
Kominfo, kata Dedy, juga memfasilitasi para pembuat kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang teknologi melalui program Digital Leadership Academy.
Dedy menilai, upaya mempercepat transformasi digital Indonesia sekaligus memastikan era digital yang inklusif, produktif, dan aman merupakan upaya kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pelaku bisnis, media, akademisi, dan masyarakat.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus berkolaborasi dengan para mitra untuk mengimplementasikan teknologi digital yang inovatif dan transformatif sebagai syarat untuk mewujudkan masa depan yang lebih terkoneksi dan digital,” ucap Dedy.
