JAKARTA, Koalisi Perempuan untuk Keadilan Energi (WOMANS for JET), yang terdiri dari 18 organisasi masyarakat sipil, bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), menyuarakan keprihatinan terhadap proses seleksi anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang dinilai belum memenuhi prinsip transparansi dan inklusivitas.
Seleksi anggota DEN saat ini memasuki tahap pendaftaran yang dibuka hanya selama 15 hari, yakni pada 9–23 Mei 2025. “Waktu pendaftaran terlalu singkat dan hanya mencakup sembilan hari kerja karena adanya hari libur nasional. Proses ini secara nyata membatasi ruang partisipasi publik,” ujar Siti Khoirun Ni’mah, Direktur Eksekutif INFID.
Selain durasi yang terbatas, Koalisi juga menyoroti kurangnya penyebarluasan informasi dan ketertutupan soal siapa saja yang tergabung dalam panitia penyaringan calon anggota DEN. Padahal, menurut Pasal 30 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008, panitia ini dibentuk oleh Menteri ESDM dan seharusnya diketahui publik. “Keterbukaan ini penting untuk memastikan proses seleksi berlangsung akuntabel dan mendapatkan kepercayaan publik,” tegas Ni’mah.
Koalisi WOMANS for JET juga menuntut agar proses seleksi memperhatikan prinsip keadilan gender dan inklusivitas. Berdasarkan UU Energi, terdapat delapan kursi anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan (APK) yang dipilih DPR. Koalisi mendorong agar minimal 30% atau dua dari delapan posisi tersebut diisi oleh perempuan.
“Sudah saatnya keterwakilan perempuan tidak lagi simbolik. Negara wajib menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi, sesuai mandat CEDAW yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984,” ujar Khotimun Sutanti, Koordinator Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia.
Riset global juga menunjukkan partisipasi perempuan di ruang pengambilan keputusan berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
WOMANS for JET juga menyoroti adanya pembatasan usia yang dinilai tidak relevan dalam seleksi anggota DEN. “Kapabilitas dan wawasan keberlanjutan jauh lebih penting dari umur. Kaum muda harus diberi ruang dalam pengambilan kebijakan energi,” tegas Mouna Wasef, peneliti PWYP Indonesia.
Sebagai lembaga strategis yang bertugas merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN), menetapkan RUEN, dan mengawal krisis energi, DEN seharusnya dibentuk melalui proses seleksi yang terbuka, inklusif, dan partisipatif agar mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, Koalisi WOMANS for JET ini terdiri dari 18 organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu keadilan energi, hak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Anggota Koalisi antara lain: Asosiasi LBH APIK Indonesia, ASPPUK, Fatayat NU, Federasi Serikat PEKKA, HWDI, Kalyanamitra, KPI, Solidaritas Perempuan, PEKKA, dan lainnya.
