JAKARTA, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya laporan mengenai keterlambatan pembayaran kepada mitra dan karyawan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan. Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan kritik tajam terkait permasalahan tersebut, serta menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keuangan program MBG.
Huda menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tidak terjadi akibat lemahnya kondisi keuangan negara. Menurutnya, secara umum kondisi kas negara saat ini berada dalam posisi yang cukup stabil.
“Pembayaran program ini bukan hanya kepada mitra MBG, tetapi juga menyangkut gaji karyawan SPPG. Ketika dipaksakan berjalan secara ‘normal’, ya, mitra dan karyawan MBG yang jadi korban,” ujarnya, Minggu (20/4).
Selain persoalan keterlambatan, Huda juga mempertanyakan mekanisme penyaluran dana program MBG yang dinilai tidak efisien. Ia menyoroti mengapa dana tidak disalurkan langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke dapur-dapur MBG, melainkan melalui pihak yayasan sebagai perantara kontrak.
“Apakah memang ada kesulitan bagi dapur MBG untuk berkontrak langsung dengan BGN? Kalau ada pihak perantara, tentu ada biaya layanan tambahan. Ini menimbulkan kekhawatiran soal efisiensi dan potensi konflik kepentingan,” jelas Huda.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya unsur kedekatan antara yayasan dan BGN yang berpotensi menghalangi kerja sama langsung antara dapur MBG dan pemerintah.
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari makanan basi hingga persoalan pembayaran, menunjukkan bahwa program MBG perlu dievaluasi secara total, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan kemitraan.
“Kinerja program MBG sejauh ini juga memprihatinkan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi total, baik dari sisi tata kelola maupun akuntabilitas keuangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, penutupan sementara salah satu dapur MBG di Kalibata telah mendorong Badan Gizi Nasional untuk melakukan audit rutin terhadap mitra-mitra mereka. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai standar dan menghindari potensi penyimpangan.
