JAKARTA, Indonesia akan kembali melakukan Sensus Penduduk yang biasa dilakukan setiap negara sekitar 10 tahun sekali, sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tidak kurang hingga orang nomor satu Indonesia, Presiden Joko Widodo berpesan agar masyarakat memberikan informasi sejujur-jujurnya dalam Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai Sabtu, 15 Februari 2020.
Sensus Penduduk 2020 adalah yang pertama menerapkan sistem online atau daring, yang disebut juga Sensus Mandiri yang akan dimulai pada Februari hingga Maret 2020. Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mengakses laman Sensus Online dengan alamat sensus.bps.go.id
Masyarakat tidak perlu khawatir ketika tahapan pertama terlewatkan karena pada tahapan kedua adalah pencacahan lanjutan secara konvensional oleh petugas BPS dari rumah ke rumah pada Juli 2020. Tahapan terakhir dari trilogi Sensus Penduduk 2020 adalah Pencacahan Sampel yang akan dilakukan pada Juli 2021.
“Data hasil sensus penduduk ini sangat penting, informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depan sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Data Sensus Penduduk 2020 menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai bahwa data sensus penduduk 2020 menjadi momentum bagi pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang optimal dalam memanfaatkan bonus demografi.
Dengan mengoptimalkan bonus demografi melalui Sensus Penduduk, menurut Rusli Abdullah, dapat digunakan antara lain untuk melesatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis inovasi.
Senada, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono menyatakan, data yang dihasilkan dari kegiatan Sensus Penduduk 2020dapat digunakan dalam rangka mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi yang sekarang sedang dinikmati oleh Republik Indonesia.
Margo Yuwono, dalam acara Forum Merdeka Barat “Sensus Penduduk 2020: Satu Data Indonesia” yang digelar di Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (13/2), mengingatkan bahwa bonus demografi mulai terbuka pada 2012 dan tertutup pada 2036, sedangkan puncak bonus demografi terjadi pada 2021.
Menurut Margo Yuwono, data hasil sensus tersebut dapat dijadikan sebagai momentum bagi negara untuk menciptakan lapangan kerja yang baik di berbagai daerah.
Selain itu, ujar dia, data hasil sensus juga akan mengungkapkan jumlah lansia yang diprediksi bakal meningkat dari 22,99 juta (sekitar 9 persen populasi) pada 2019 menjadi sebanyak 63,31 juta (sekitar 19,85 persen) pada 2045.
Ia juga mengemukakan data jumlah penduduk yang baik juga dapat dijadikan sebagai dasar landasan untuk menentukan misalnya kebutuhan pangan.
Atasi Kesimpangsiuran Data
Hasil dari Sensus Penduduk 2020 juga dinilai akan menjadi hal yang penting untuk mengatasi kesimpangsiuran data sebagai penentu dalam perencanaan berbagai kebijakan pemerintah ke depan.
Apalagi, Margo mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, perlu ada kolaborasi antarlembaga dan meninggalkan egosektoral, termasuk dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020 ini.
Ia memaparkan, tujuan dari sensus adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, baik secara de facto maupun de jure.
Sensus, lanjutnya, juga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengungkapkan, pentingnya satu data telah disadari pemerintah sejak lama.
Misalnya, ujar dia, dulu saat merancang program bantuan langsung tunai ditemukan sekitar lima lembaga pemerintahan yang memiliki data tentang kemiskinan. Berbagai data itu perlu dijadikan satu karena kerap metode yang digunakan berbeda-beda.
Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa saat ini setiap kementerian tidak diizinkan untuk membuat data masing-masing untuk satu hal yang sama.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto dalam sejumlah kesempatan mengemukakan dari Sensus Penduduk, BPS bisa memperoleh jumlah penduduk Indonesia secara nasional, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
Distribusi Penduduk
Selain itu, ujar Suhariyanto, hasil data juga dapat memperlihatkan distribusi penduduk, terutama di Sumatera dan Jawa. Data distribusi penduduk ini diperlukan dalam berbagai perencanaan, salah satunya pangan.
Kemudian, BPS juga dapat mengetahui komposisi perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio). Sex ratio menjadi keterangan penting untuk membuat piramida penduduk.
Piramida penduduk juga dibentuk berdasarkan jumlah penduduk tidak produktif umur 14 tahun ke bawah, produktif usia 15-64 tahun, dan usia 65 tahun ke atas. Piramida penduduk ini akan menentukan rasio ketergantungan nasional.
Selain data individu, BPS juga akan mengumpulkan beberapa variabel lainnya dalam Sensus Penduduk, yakni perumahan, seperti pemakaian listrik, konsumsi air ledeng atau air sungai, dan variabel lainnya.
“Selain data jenis individu, kami juga ingin mengumpulkan variabel perumahan supaya nanti bisa digunakan sebagai landasan intervensi kebijakan,” kata Suhariyanto.
Landasan intervensi itu juga menjadi data esensial bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan bonus demografi di bumi Nusantara ini.
