Kementerian PU Kantongi Anggaran ‘Jumbo’ Rp118,5 Triliun untuk 2026

JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh pagu anggaran jumbo sebesar Rp118,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan rencana dan evaluasi anggaran itu dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (17/11). Ia menyebut pagu efektif DIPA Kementerian PU TA 2025 telah meningkat signifikan dari Rp86,6 triliun pada September menjadi Rp109,81 triliun per November 2025.

Read More

“Penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan,” jelas Dody.

Untuk tahun 2026, anggaran Rp118,5 triliun tersebut akan digelontorkan untuk sejumlah sektor strategis, antara lain: Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, Penyediaan air minum dan sanitasi, Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Secara lebih detail, Ditjen Sumber Daya Air menargetkan pembangunan 15 bendungan lanjutan dan irigasi baru seluas 15.851 hektare. Sementara itu, Ditjen Bina Marga menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 191 km dan peningkatan jalan 1.392 km, termasuk pelaksanaan Inpres Jalan Daerah sepanjang 36,65 km.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyetujui pergeseran anggaran serta percepatan pelaksanaan pinjaman. Namun, ia menyoroti realisasi keuangan Kementerian PU tahun 2025 yang masih berada di level 59,06%.

Lasarus meminta Kementerian PU menjadikan pemerataan anggaran antarwilayah sebagai fokus kerja, guna mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

“Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antar wilayah menjadi isu utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur di luar Jawa perlu kita kejar karena merupakan pusat sumber daya alam. Namun di pulau Jawa juga tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi masif,” tegasnya.

Kementerian PU dituntut untuk memastikan seluruh program 2026 berjalan efektif dan merata, agar pembangunan infrastruktur mampu mendukung pemerataan ekonomi serta pertumbuhan jangka panjang.

Related posts

Leave a Reply