JAKARTA, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian program untuk memenuhi target ketahanan dan ketersediaan energi nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Presiden Prabowo menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana Transfer ke Daerah (TKD). Penghematan ini tidak berlaku untuk belanja bantuan sosial (bansos) dan gaji pegawai.
“Meskipun efisiensi anggaran dilakukan, ketahanan energi nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Kami akan menyesuaikan aktivitas di lapangan agar fokus pada ketersediaan energi,” ujar Yuliot kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).
Kementerian ESDM telah menerima pagu anggaran sebesar Rp3,909 triliun untuk tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal: Rp336,117 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp95,35 miliar
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas): Rp566,68 miliar
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp457,92 miliar
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba): Rp369,56 miliar
- Dewan Energi Nasional: Rp63,77 miliar
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp617,9 miliar
- Badan Geologi: Rp488,95 miliar
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE): Rp566,98 miliar
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): Rp254,29 miliar
- Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp92,12 miliar
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan reviu terhadap anggaran belanja guna mencapai efisiensi. Arahan ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Efisiensi ini adalah langkah strategis untuk mengelola APBN secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelas Yuliot.
Kementerian ESDM berkomitmen memastikan setiap program yang dilaksanakan tetap mendukung ketahanan energi nasional, meskipun dilakukan penyesuaian. “Kami fokus pada prioritas utama, yaitu menjaga ketersediaan energi untuk seluruh rakyat Indonesia,” tutup Yuliot.