JAKARTA, Komisi VI DPR RI menyoroti peran PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food agar tidak hanya berfungsi sebagai pemasok produk, tetapi juga menjadi penggerak ekosistem ekonomi Koperasi Desa Merah Putih.
Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono menegaskan koperasi desa saat ini masih lemah, terutama dalam aspek kewirausahaan dan pengembangan ide bisnis.
“Jangan hanya mengisi barang dagangan, tapi juga mengisi entrepreneurnya, bagaimana melihat peluang dan menumbuhkan ide. Ini yang masih kosong,” kata Kanang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan ID Food, Senin (30/3).
Dalam rapat tersebut, Kanang, sapaan akranya, meminta ID Food berbagi kompetensi, baik dalam produksi maupun penguasaan pasar, guna memperkuat kapasitas koperasi desa sesuai arah kebijakan ekonomi berbasis akar rumput.
Selain itu, Kanang mempertanyakan kejelasan skema bisnis jika ID Food dilibatkan dalam pembangunan ekosistem koperasi. Ia menilai model distribusi, evaluasi penjualan, hingga penanganan barang mendekati masa kedaluwarsa harus dirancang secara matang.
“Kalau barang ditaruh, lalu satu bulan tidak laku atau mendekati expired, bagaimana skemanya? Ini harus jelas,” ujarnya.
Ia juga mengkritik jika skema yang digunakan hanya berbasis cash and carry, karena dinilai tidak realistis bagi koperasi desa yang memiliki keterbatasan modal.
Menurut dia, koperasi menerima alokasi dana sekitar Rp3 miliar yang harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kendaraan operasional hingga pengisian stok barang. Kondisi tersebut membuat ruang pembiayaan menjadi sempit.
“Kalau semuanya cash and carry, koperasi tidak akan kuat. Modal mereka terbatas,” katanya.
Di sisi lain, Kanang mengingatkan potensi risiko terhadap keuangan ID Food jika distribusi barang dilakukan secara masif tanpa skema bisnis yang terukur. Dengan jumlah koperasi yang mencapai puluhan ribu unit, distribusi tanpa perhitungan dapat mengganggu arus kas perusahaan.
Karena itu, Legislator dari PDI Perjuangan ini mendorong ID Food menyusun model bisnis yang berkelanjutan, adaptif, dan mampu menjembatani kepentingan korporasi dengan penguatan ekonomi desa.
RDP tersebut turut membahas evaluasi kinerja ID Food sepanjang 2025 serta roadmap pengembangan usaha 2026, termasuk peran BUMN pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi.
