JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR, Budi Sulistyono, mendorong PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) bisnis jangka panjang serta mempercepat restrukturisasi organisasi. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan dua BUMN konstruksi tersebut, Senin (17/11) di Kompleks Parlemen, Senayan.
RDP membahas evaluasi kinerja Semester I Tahun 2025 dan rencana aksi korporasi tahun 2026. Dalam forum tersebut, Kanang, sapaan akrabnya,menilai roadmap yang dipaparkan belum cukup mengakomodasi kebutuhan pengembangan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang.
“Roadmap tidak boleh hanya berhenti pada 2026. Master plan bisnis untuk lima tahun ke depan harus disiapkan lebih komprehensif,” ujar Budi.
Artinya, ia menilai roadmap BUMN konstruksi mesti diselaraskan dengan agenda besar pemerintah, termasuk rencana penciptaan 19 juta lapangan kerja, program hilirisasi industri, serta pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah.
Menurut Legislator dari PDI Perjuangan ini, BUMN harus dapat membaca arah kebijakan negara karena menjadi bagian dari pelaksana pembangunan nasional.
“Dasarnya, BUMN melayani kebutuhan negara yang sedang giat membangun. Hilirisasi juga harus dipetakan dengan jelas oleh Nindya maupun Brantas,” katanya.
Kanang juga menyoroti banyaknya anak dan cucu perusahaan di bawah BUMN konstruksi. Ia menilai konsolidasi perlu dilakukan untuk memperbaiki efisiensi, baik dari sisi bisnis maupun organisasi.
“Perusahaan kita sudah terlalu banyak anak dan cucu. Yang sejenis harus digabungkan sehingga efisiensinya muncul. Restrukturisasi bukan hanya menyentuh bisnis, tetapi juga organisasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Budi mempertanyakan rencana divestasi saham sebesar 29,79 persen pada ruas Tol Cisumdawu. Ia menilai keputusan divestasi harus mempertimbangkan kondisi keuangan proyek dan alasan strategis di balik pelepasan saham.
“Jika proyek rugi, tentu tidak ada yang ingin membeli. Namun bila untung, mengapa dilepas? Dan apabila dana masuk, akan diinvestasikan ke mana? Semuanya harus jelas,” kata Kanang.
