Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk pembenahan kawasan pesisir.
DEMI meningkatkan kualitas hidup nelayan, pemerintah melalui Kenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengupayakan pembangunan kampung di pesisir pantai. KKP berharap pembangunan permukiman nelayan dapat mendorong usaha perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.
KKP mengungkapkan keadaan kampung nelayan di Indonesia memprihatinkan. Akses jalan, air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah, dan limbah masih kurang memadai. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan. Pada tahun 2018, KKP menyiapkan anggaran Rp28 miliar serta memaksimalkan program dengan kerja sama perusahaan-perusahaan swasta untuk penataan kampung nelayan lewat program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membedah 100 kampung nelayan.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui Bedah Kampung Nelayan dan Bantuan Pemerintah untuk pembangunan fisik sarana publik di kawasan kampung nelayan. Bantuan Pemerintah juga dilaksanakan secara kontraktual dengan acuan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Bantuan ini akan berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum nelayan yang mencakup jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih, tempat pemandian umum, serta Balai Penguatan Kelembagaan Nelayan.
“Setelah dimulai penataan, rumah-rumah lebih tertata bersih. Kapal nelayan jadi bisa bersandar”
Presiden Joko Widodo
Sudah ada tiga lokasi kampung nelayan yang selesai dibangun tahun ini, yaitu Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Serang dan Pemangkat-Sambas di Kalimantan Barat. Rencananya, pembangunan akan dilakukan di Banyuasin, Sumatera Selatan dan Lamongan, Jawa Timur. Pemerintah berharap program penataan kampung nelayan bisa meningkatkan komitmen warga untuk melanjutkan gerakan aksi bersih.
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau penataan kawasan Kampung Nelayan Sumber Jaya, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Dalam kegiatan tersebut turut serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kedatangan rombongan disambut oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta rombongan menyusuri perkampungan, singgah di beberapa rumah, dan menyapa warga sekitar. Selanjutnya rombongan mengunjungi dermaga tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan. Dermaga tersebut tampak bersih dan rapi.
Presiden Joko Widodo menyebutkan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penataan permukiman nelayan yang tinggal di pesisir pantai berjalan sebagaimana mestinya. “Ini penataan kampung nelayan yang sudah tiga tahun kita kerjakan. Tidak hanya di Bengkulu, tetapi juga ada di Tegal, Jawa Tengah dan Pontianak. Kurang lebih hasilnya seperti ini,” ungkap Presiden.
Progres penataan perkampungan nelayan ini masih sekitar 20 persen. Untuk itu, pemerintah terus mendorong penerbitan sertifikat dan merampungkan pembangunan fasilitas umum dan rumah-rumah nelayan. “Setelah dimulai penataan, rumah-rumah lebih tertata bersih. Kapal nelayan jadi bisa bersandar,” lanjut presiden.
Selanjutnya, Presiden menginginkan agar Kampung Nelayan Sumber Jaya ini dapat menjadi prototype (percontohan) bagi kampung-kampung nelayan lainnya
Sebagai informasi, Kampung Nelayan Sumber Jaya ini dibangun di lahan seluas 12 hektare dan menampung 800 kepala keluarga (KK). Penataan kampung nelayan ini bertujuan untuk menjadikannya lebih ramah dan layak huni serta dapat dijadikan sebagai daerah destinasi wisata.
Tak hanya penataan Kampung Nelayan Sumber Jaya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga mengusulkan agar kawasan Pulau Bai dijadikan kawasan industri kelautan guna mendorong pembangunan ekonomi kelautan masyarakat sekitar.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki mengatakan, Indonesia memiliki jumlah kawasan pesisir yang banyak, sehingga penataan 11 kawasan ini akan menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk pembenahan kawasan pesisir. Lima di antaranya yakni Kampung Beting Kota Pontianak, Kawasan Sungai Kemuning Kota Banjarbaru, Kampung Nelayan Untia Kota Makassar, Kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate dan Kampung Nelayan Hamadi Kota Jayapura.
Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pada permukiman nelayan dan tepi air serta kawasan kumuh pesisir dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar. Secara umum ruang lingkup pengerjaan adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, promenade, drainase, Ruang Terbuka Publik, MCK Komunal, gazebo, jetty sampan, jembatan, penerangan jalan, pedestrian, dan pembangunan turap (talud).
Di Kawasan Kampung Beting, memiliki bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan kumuh yang kemudian dilakukan penataan secara bertahap tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp79,18 miliar. Penataan di Kampung Beting dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.
Kemudian, Kawasan Sungai Kemuning yang terletak di Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru dengan luas 14,58 ha dengan tipologi permukiman tepi sungai. Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh Banjarbaru ini sebesar 46.872 jiwa. Tahun 2017 dilakukan penataan seluas 2,03 ha dengan anggaran Rp3,95 miliar.
Di Kota Makasar, penataan dilakukan pada Kampung Nelayan Untia seluas 10 ha dengan anggaran Rp51,82 miliar. Program ini menyasar penyediaan sistem jaringan air bersih, sarana penyediaan pembuangan air hujan berupa kanal dan sanitasi.
Di Kota Ternate, permukiman kumuh berada di Kawasan Dufa-Dufa yang terdiri dari empat lokasi yaitu Dufa-Dufa, Salero, Toboleu, dan Sangaji seluas 12,41 Ha yang berada di tepi laut. Setelah dilakukan penataan, Kota Ternate memiliki Taman Dufa-Dufa sebagai tempat wisata baru dengan kondisi jalan yang baik, adanya trotoar, kursi dan perkuatan tanggul laut. Anggaran berasal dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp8,5 miliar.
Di Kota Jayapura, penataan permukiman Hamadi dilakukan sejak tahun 2017 dengan melakukan pekerjaan fisik meliputi, jalan gertak beton sehingga mempermudah akses menuju pelelangan ikan dan pariwisata di permukiman nelayan dan Ruang Terbuka Publik. Anggaran berasal dari APBN tahun 2017 sebesar Rp49,46 miliar.
Program penataan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air Kementerian PUPR tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi lokal.
