JAKARTA, Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama kandidat potensial Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.
Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengatakan penentuan kandidat dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni tingkat popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga Nahdlatul Ulama (NU).
“Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat 14 nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU,” ujar Wildan dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dari total nama tersebut, dua di antaranya merupakan figur nasional yang telah dikenal luas, yakni Ketua Umum PBNU saat ini Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Insantara membagi ke-14 kandidat tersebut ke dalam empat klaster.
Pada klaster internal PBNU, terdapat nama Gus Yahya, Mohammad Nuh, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa.
Kemudian pada klaster Pengurus Wilayah NU (PWNU), terdapat Abdul Ghaffar Razin, Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad.
Sementara itu, klaster tokoh NU dan pesantren diisi oleh Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, dan Marzuqi Mustamar.
Adapun klaster tokoh politik dan pemerintahan mencakup Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Wildan menambahkan, aspirasi dari pengurus wilayah (PWNU), cabang (PCNU), hingga warga kultural NU menunjukkan dorongan kuat terhadap adanya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU.
“Desakan transisi kepemimpinan PBNU cukup kuat, baik dari struktur organisasi maupun aspirasi warga. Ini menjadi indikator adanya keinginan lahirnya pemimpin baru,” kata dia.
Sebelumnya, PBNU melalui rapat pleno telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada pertengahan 2026, antara Juli atau Agustus.
Muktamar tersebut akan menjadi forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan strategis NU ke depan.
