JAKARTA, Indonesia secara resmi memulai perdagangan karbon internasional yang ditandai dengan peluncuran di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (20/1/2025). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target iklim yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa perdagangan karbon ini menjadi langkah strategis dalam mendukung aksi nyata mitigasi perubahan iklim.
“Pemerintah Indonesia tengah berupaya mencapai target NDC melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon,” ujar Hanif saat peluncuran.
Pelaksanaan perdagangan karbon internasional ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi tersebut mengatur kontribusi Indonesia dalam pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Hanif menjelaskan, pemerintah telah memperkuat infrastruktur pendukung seperti Sistem Registri Nasional (SRN), Standar Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
“Dengan elemen-elemen ini, sertifikat pengurangan emisi dari Indonesia memiliki integritas tinggi dan dapat diandalkan,” kata Hanif.
Perdagangan karbon internasional Indonesia melibatkan berbagai proyek energi strategis. Salah satu proyek yang mendukung pengurangan emisi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul, yang mampu menurunkan 5.000 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).
Proyek lainnya meliputi:
- PLTGU Priok Blok 4: Diperkirakan mengurangi emisi hingga 500.000 ton CO2e.
- PLTGU Grati Blok 2: Potensi penurunan emisi sebanyak 495.000 ton CO2e melalui konversi pembangkit single cycle menjadi combined cycle.
- PLTGU Muara Tawar Blok 2: Mengurangi hingga 30.000 ton CO2e.
- PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang: Diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 750.000 ton CO2e.
Selain perdagangan karbon, pemerintah juga mendorong pendanaan iklim berbasis kinerja dengan berbagai pihak, termasuk pengembangan teknologi rendah emisi.
“Dengan kolaborasi ini, Indonesia menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi bagian dari solusi global dalam menghadapi krisis iklim,” tambah Hanif.
