JAKARTA, Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi momentum perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang bersifat Jawa-Centris menjadi Indonesia-Centris dan mendorong pemberdayaan kekuatan lokal. Dengan cara inilah, cita-cita dan prinsip Pancasila dalam kehidupan yang nyata, yaitu keadilan dan pemerataan, bisa diwujudkan.
“Upaya mewujudkan cita-cita ini, secara fundamental, sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo,” kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta. Dia juga menegaskan, Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2019, bisa menjadi momentum untuk mempertegas haluan kebijakan ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Arif menjelaskan, kebijakan reforma agraria merupakan manifestasi atau wujud dari semangat keadilan, yaitu dalam bentuk redistribusi aset dan akses. Sedangkan, pembangunan infrastruktur yang menyentuh hingga ke seluruh pelosok negeri ini, baik berupa jalan maupun telekomunikasi merupakan perwujudan dari semangat pemerataan.
“Nilai-nilai yang sudah dinyatakan oleh Presiden harus terwujud dalam program nasional yang berkesinambungan. Ini pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kabinet mendatang,” ujarnya.
Hingga saat ini, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pendistribusian lahan perhutanan sosial di seluruh penjuru Tanah Air hingga Mei 2019 sudah mencapai 3,07 juta hektare. Angka tersebut jauh melonjak dibandingkan dengan kondisi 2017 yang hanya mencapai 529,6 ribu hektare.
Adapun dari sisi infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Palapa Ring yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sebagai wujud pemerataan akses jaringan dan konektivitas. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan panjang jalan hingga ke pelosok. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat panjang jalan nasional hingga 2015 sepanjang 47.017 km. Kemudian, panjang jalan nasional yang dibangun dalam lima tahun terakhir ditargetkan bertambah 4.119 km.
Contoh kebijakan yang sudah direalisasikan, menurut Arif, menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang dijalankan oleh presiden sudah mengarah pada upaya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Integarasi sosial dan hak azasi manusia juga bisa lebih terjamin. Nilai-nilai ini seharusnya juga dikomunikasikan dengan baik sehingga masyarakat dapat memahami niat baik pemerintah dalam pembangunan.
“Kalau kita melihat proses pembangunan di Papua sudah banyak sekali infrastruktur yang dibangun, ini bukan hanya menunjukkan kepedulian Presiden terhadap pemerataan khususnya di wilayah timur tapi juga memperlihatkan prinsip keadilan,” ujar Arif.
Arif melanjutkan prinsip pembangunan yang sudah baik ini, harus dilanjutkan sehingga lebih mendekatkan kepada kepentingan masyarakat secara langsung. Sebagai contoh, kata Arif, apabila Presiden mencanangkan pembangunan jalan, kementerian terkait memikirkan bagaimana cara memanfaatkan jalan tersebut, misalnya dengan mendorong program ekonomi berbasis rakyat.
“Jangan hanya panjang jalannya saja yang dikomunikasikan akan tetapi prinsip dan tindak lanjutnya harus juga disampaikan,” jelas Arif.
Dengan demikian, dalam konteks pembangunan di Papua jika terjadi kesinambungan dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat meminimalisir potensi terjadinya kesalahpahaman. Sebab, efek dari ketidaktahuan atau salah paham berpeluang menyebabkan konflik seperti kerusuhan lantaran masyarakat tidak memahami dengan baik proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah karena belum menerima secara langsung.
“Secara garis besar, paradigma pembangunan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sejalan dalam kerangkan Pancasilanomics yakni kebijakan ekonomi berasaskan Pancasila yang mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan,” pungkasnya.
