Sejahterkan petani beras, niscaya produksi beras akan meningkat dan kita tidak perlu impor
JAKARTA, Sektor Pertanian dan Pangan menghadapi masalah serius dalam pembangunan dan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu sektor pertanian dan memperkokoh ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan harus menjadi perhatian serius para calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Demikian dikemukakan pemerhati pertanian yang juga Dewan Pakar Jaringan Profesional Nusantara (Japro Nusantara) Jan Prince Permata di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Jan Prince Permata menjelaskan sektor pertanian, termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan menyerap 29 persen tenaga kerja di Tanah Air. Namun, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional atau PDB hanya 11 persen. Di samping itu kemiskinan terbesar di Indonesia juga ada di sektor pertanian, di mana sekitar 50 persen orang miskin hidup di lingkungan pertanian. “Jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045, tidak ada pilihan lain, selain memberikan perhatian besar ke sektor pertanian. Sukses di sektor pertanian menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Jan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang dengan rincian sebanyak 14,16 juta orang ada di perdesaan dan 11,74 juta orang di perkotaan. “Separuh dari orang miskin itu hidup di sektor pertanian,” kata alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Menurut Jan, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian yang terus menurun, bertemu dengan penurunan kontribusi sektor industri di dalam negeri. “Kemiskinan tinggi di desa dan sektor pertanian bertemu dengan deindustrialisasi yang kini terjadi. Ini mengapa pertumbuhan ekonomi kita tak bisa melewati angka di atas 5,3 persen dalam 10 tahun terakhir,” kata Jan.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2024 mendatang agar memberikan dukungan lebih besar dalam kebijakan dan anggaran pembangunan di sektor pertanian. “Saya berharap dalam debat Capres maupun Cawapres berikutnya sektor pertanian ini menjadi perhatian serus mereka,” ujarnya.
Salah satu usaha dalam memperkuat sektor pertanian adalah dengan mendorong tumbuhnya industri yang mendorong nilai tambah bagi petani. “Hilirisasi di sektor pertanian akan memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan petani,” ujarnya.
Jan juga menyoroti pentingnya meningkatkan produksi pangan di dalam negeri. Menurutnya, pemenuhan pasokan pangan utama dari dalam negeri merupakan langkah pokok yang harus dilakukan dalam memperkokoh ketahanan pangan dan upaya-upaya mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan.
Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi stok sejumlah komoditi pangan seperti beras, gula, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan jagung. “Saat ini ada tren kenaikan konsumsi gandum yang 100 persen kita impor. Tahun 2021 impor gandum mencapai 11,48 juta ton,” ujarnya.
Menurut Jan, salah satu permasalahan yang berulang tiap tahun adalah kenaikan harga beras dan terbatasnya cadangan stok beras pemerintah. “Cadangan beras pemerintah paling aman itu minimal 10 persen dari konsumi atau 2,5 juta ton di Gudang Bulog,” ujarnya.
Menurut Jan, agar kekurangan beras sebagai stok tidak terjadi lagi, pemerintah ke depan harus mengambil dua langkah penting, secara beriringan dan saling menguatkan yaitu, meningkatkan produksi beras nasional dan menjamin peningkatan kesejahteran petani. “Produksi beras akan meningkat secara kontinu dan bertahan tanpa produksi yang menurun, jika dan hanya jika, petani berasnya Sejahtera. Pendeknya sejahterkan petani beras, niscaya produksi beras akan meningkat dan kita tidak perlu impor,” jeleasnya.
Jan juga mengingatkan sektor pertanian dan pangan Indonesia ke depan juga akan menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti ancaman kekeringan sebagai dampak El Nino. Oleh karena itu perlu melakukan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan produksi pangan dan beras nasional secara paralel baik di hulu maupun di hilir.
Di hulu, sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan pestisida harus tersedia dengan baik, tepat waktu, tepat harga, tepat musim dan adanya jaminan kecukupan air di musim kemarau. Sementara di hilir, pemerintah harus memaksimalkan kerja Bulog dan Badan Pangan Nasional sebagai off taker gabah petani maupun produk pangan petani lainnya dengan harga terbaik. “Hasil panen petani harus dibeli oleh Bulog dengan harga terbaik. Bulog sering kalah dari pedagang-pedagang padi yang bermodal besar, karenanya Bulog harus dipersenjatai dengan anggaran yang signifikan,” ujarnya.
Selain itu, Jan juga menyarankan agar ke depan peningkatan produksi pangan lokal dilakukan dengan melibatkan korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berikut seluruh inovasi dan teknologinya. “Kita perlu belajar dari kesuksesan Tiongkok maupun India, dengan jumlah populasi lebih dari 1,4 miliar, kedua negara itu mampu dan berdaya memenuhi pangannya dari dalam negeri sendiri. Kiranya para Capres dan Cawapres memberi perhatian serius pada upaya memenuhi pasokan pangan dari dalam negeri dan mewujudkan pertanian Indonesia yang tangguh” kata Jan.
