JAKARTA, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan verifikasi terhadap data 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos), sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Gus Ipul menyatakan pihaknya akan mendalami temuan tersebut dan segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memastikan keabsahan data tersebut.
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya dengan Kementerian BUMN,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8).
Verifikasi ini, menurut Gus Ipul, menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak.
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos. Salah satunya adalah temuan hampir 28 ribu pegawai BUMN yang menerima bansos.
“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN,” ujar Ivan di lokasi yang sama, Rabu (7/8).
Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 dokter dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajer yang menerima bansos, padahal secara ekonomi mereka dianggap tidak layak menerima bantuan tersebut.
PPATK menilai Kemensos perlu menindaklanjuti temuan tersebut agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan.
“Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” tegas Ivan.
Tak hanya itu, PPATK juga menemukan fakta mencengangkan dari analisis rekening para penerima bansos. Dari sekitar 10 juta rekening yang diserahkan Kemensos, hanya 8,39 juta yang tercatat benar-benar menerima bansos. Sisanya, sekitar 1,7 juta rekening tidak menunjukkan aktivitas penerimaan bansos sama sekali.
“Ini jelas menjadi perhatian. Bahkan, kami temukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun masih menerima bantuan,” ujar Ivan.
Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi Kemensos untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bansos, serta memperkuat sistem validasi dan verifikasi agar bantuan negara tidak salah sasaran.
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos akan berkomitmen memperbaiki sistem penyaluran bansos dan menindak tegas bila ditemukan penyimpangan.
“Kami pastikan akan menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan PPATK. Prinsip kami jelas, bansos harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan,” pungkas Gus Ipul.
