Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi oleh Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024
JAKARTA, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman bicara terkait adanya kemungkinan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi oleh Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Habiburokhman menilai hal itu memungkinkan berdasarkan konstitusi.
“Ya kalau kemungkinan ya ada saja,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
“Secara konstitusi kan dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa,” sambungnya.
Habiburokhman mengatakan secara konstitusi Jokowi yang sudah dua periode menjadi Presiden masih bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024. Namun, dia mengatakan hal itu bakal berbeda jika dilihat dari konteks politik.
“Ya kalau secara konstitusi memungkin, tapi dalam konteks politik ya itu bukan kewenangan saya. Kewenangannya ada di Pak Prabowo kalau Parta Gerindra,” jelas Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan Gerindra masih membahas sosok cawapres yang akan mendampingi Prabowo. “Sedang dalam proses. Pada saatnya akan diumumkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berbicara kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden (cawapres). Bambang Pacul menilai sangat memungkinkan jika Jokowi ingin mencalonkan diri menjadi cawapres di Pilpres 2024 namun tetap ada syaratnya.
Bambang Pacul menegaskan tidak ada aturan yang melarang Jokowi mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Namun, menurutnya, Jokowi harus diajukan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.
“Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres ya sangat bisa. Tapi syaratnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” kata Bambang Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, Jokowi memiliki potensi untuk menjadi cawapres. Meski demikian, dia mengatakan bukan berarti PDIP membuka peluang tersebut.
“Bukan buka peluang, aturan mainnya diizinkan. Apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi,” ujar Bambang Pacul.
