JAKARTA, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader agar segera merespons bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
Ganjar mengatakan, instruksi tersebut membuat sejumlah kader PDI-P tidak dapat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, mulai Sabtu (10/1/2026).
“Jadi kemarin kawan-kawan diminta oleh Bu Mega, umpamanya, ‘Respons segera bencana, semua siaga’. Ini beberapa teman belum pulang ini di Rakernas ini,” kata Ganjar kepada wartawan di lokasi Rakernas.
Ia menyebutkan sejumlah kader senior PDI-P, seperti Ribka Tjiptaning dan Tri Rismaharini, masih berada di lokasi bencana untuk menjalankan tugas kemanusiaan.
“Ini mereka melaksanakan tugas dulu untuk bisa menyelesaikan persoalan itu,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ganjar menegaskan, perbantuan kepada korban bencana merupakan instruksi langsung dari Megawati kepada seluruh kader PDI-P. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap politik partai yang menyatu dengan rakyat.
Menanggapi pertanyaan terkait strategi politik PDI-P menghadapi Pemilu 2029, Ganjar menyatakan strategi partai tidak disusun secara instan menjelang pemilu, melainkan dijalankan setiap hari melalui kehadiran nyata di tengah masyarakat.
“Itu taktik strategi yang menurut saya paling relevan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Ganjar.
Diketahui, Rakernas I PDI Perjuangan 2026 mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya”. Kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, Rakernas dihadiri oleh pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. Kepengurusan daerah diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
“Rakernas ini akan membahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto dalam keterangan pers, Jumat (9/1/2026).
