JAKARTA, Komisi I DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menko Polkam dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan membahas mengenai tindak lanjut terkait keamanan laut di Indonesia).
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengatakan bila persoalan keamanan laut sudah menjadi persoalan yang menahun.
Namun, Farah menyoroti bila terkait persoalan keamanan laut masih cenderung belum ada progres signifikan walaupun sudah beberapa kali dibahas di rapat Komisi I DPR.
Untuk itu, Farah mendorong bila persoalan mengenai keamanan laut tersebut perlu ada langkah konkrit dan tindak lanjut untuk lebih memperkuat keamanan laut Indonesia.
“Isu keamanan laut itu sudah menjadi isu yang menahun sejak DPR RI periode lalu (periode saya yang pertama), itu juga sudah beberapa kali kami bahas. Tapi pembahasan itu layaknya masih cenderung stuck aja gitu, meski sudah rapat berkali-kali tapi belum ada tindak lanjut yang konkret, nah untuk itu menurut saya perlu ada langkah konkrit untuk memperkuat keamanan laut Indonesia,” kata Farah kepada Wartawan, Selasa (11/02/2025).
Legislator Jabar Dapil IX tersebut menyatakan bila dalam rapat tadi, salah satu yang dibahas adalah mengenai pembentukan RUU Keamanan Laut melalui Omnibus Law.
Selain itu, Farah menuturkan hal yang tidak kalah penting adalah mengenai penunjukan coast guard Indonesia yang kedepan akan menjadi garda terdepan untuk memperkuat keamanan laut.
“Karena kalau kita bicara tentang coast guard, kita belum punya coast guard walau kita memang punya Badan Keamanan Laut yang dibentuk, tetapi kewenangannya kurang,” tuturnya.
Farah mencontohkan mengenai isu Laut Natuna yang beberapa kali menjadi sorotan, salah satunya adalah bila nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal seperti kapal Cina, kapal Vietnam, kapal Malaysia.
Untuk memperkuat posisi Indonesia di keamanan laut, perlu ada satu badan yang kuat dan tentunya nanti dibantu dengan anggaran yang signifikan untuk memperkuat keamanan laut.
“Sehingga keamanan laut kita bisa terjaga dengan baik, karena kalau kita bicara tentang keamanan laut, itu kan juga tentang pertahanan negara dan tadi juga kami membahas bahwa apabila RUU Keamanan Laut ini akan dibahas dan akan kita bentuk juga,” ujarnya.
Menutup pernyataanya, Legislator Muda tersebut menyatakan dalam menguatkan keamanan laut nasional yang tertuang dalam RUU Keamanan laut perlu ada pasal pelibatan masyarakat sipil.
Farah menyebut pelibatan masyarakat sipil yang dimaksud tersebut adalah masyarakat wilayah pesisir dan juga nelayan di wilayah tersebut.
“Jadi peran mereka itu, ya bagaimana mereka diberikan program-program kompetensi sehingga mereka bisa menjadi mitra daripada pemerintah untuk menjaga keamanan laut,” tutupnya.
