JAKARTA, Kendati ada tiga tantangan utama dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang merupakan salah satu program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pemerintah akan. terus mendorong percepatan program tersebut, guna mendukung sektor properti dan konstruksi.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia usai menghadiri acara Indonesia Policy Dialogue bertema ‘Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan,’ di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Fahri Hamzah mengungkapkan ke tiga tantangan besar yang harus diatasi untuk merealisasikan target ambisius ini, yakni persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.
“Ketiga tantangan ini merupakan hambatan utama yang perlu diselesaikan agar program ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Fahri Hamzah.
Sedang fokus utama saat ini, menurut Wamen PKP adalah soal pembiayaan. Untuk Hal ini, ia menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sejumlah pihak terkait.
“Hasil koordinasi ini akan dirumuskan dalam sebuah skema terpadu, yang nantinya diatur melalui undang-undang komprehensif. Skema ini akan menjadi dasar lahirnya undang-undang baru yang mengatur perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh,” terangnya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini juga menyoroti filosofi di balik program 3 juta rumah ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam pengalokasiannya.
Yakni, pembangunan satu juta rumah untuk perkotaan, satu juta untuk pedesaan, dan satu juta untuk wilayah pesisir.
Namun, karena wilayah Pesisir termasuk dalam kategori pedesaan, dua juta rumah diarahkan untuk desa dan pesisir, sedangkan sisanya untuk perkotaan.
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” pungkas Fahri Hamzah.
