JAKARTA, Masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria akan berakhir 16 Oktober 2022. Kabar terkini penjabat (Pj) Gubernur DKI, disebut bakal ada 6 calon yang akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022). Awalnya, Tito menjawab terkait mekanisme pemilihan Pj Gubernur.
Menurutnya, tidak mungkin pemilihan Pj Gubernur dilakukan lewat tahapan pilkada tersendiri.
“Mengenai mekanisme rekrutmen, mengenai mekanisme lebih demokratis tadi seperti apa, apa dibuat pilkada sendiri? Nggak mungkin pilkada Pj, karena mekanisme kita minta masukan nama dari DPRD,” kata Tito.
“Jadi untuk bupati wali kota 3 nama dari DPRD, gubernur juga kita hormati (DPRD) sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengajukan 3 nama, Kemendagri juga dapat tampung aspirasi 3 nama,” lanjutnya.
Tito menyampaikan nama-nama tersebut nantinya akan melewati tahap sidang kementerian/lembaga, termasuk KPK dan Polri. Dia menyebut nantinya Jokowi akan melakukan sidang tersendiri untuk menentukan Pj Gubernur.
“Jadi bukan ditentukan sendiri oleh presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini sudah cukup demokrasinya. Dari segi transparansi, lebih transparan, tidak otoriter,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan tahapan terkini terkait Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Dia menyebut pihaknya telah menyurati DPRD DKI untuk segera mengirimkan 3 nama kandidat Pj Gubernur DKI.
“Itu yang kami sudah kerjakan, sekali lagi untuk DKI tahapnya kami sudah kirim surat kepada DPRD DKI, kemarin saya tandatangani, nanti dari Kemendagri akan melihat ada mungkin 3 nama, 3 nama (dari) DPRD, 3 nama (dari) Kemendagri,” ujarnya.
Enam nama Pj Gubernur tersebut nantinya akan diserahkan ke Jokowi untuk disidangkan. “Kita ajukan ke Pak Presiden, Pak Presiden akan lakukan sidang TPA, yang nanti tentu berkembang apa pun keputusannya,” tuturnya.
Bursa Calon Pj Gubernur DKI
Terkait nama-nama Pj Gubernur DKI pernah diungkap oleh Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Namun baru ada tiga nama yang diungkap. “Kalau melihat dari tiga nama yang diusulkan, semuanya bagus. Pak Heru Budi bagus, pernah jadi eksekutif Ibu Kota, tentu paham dengan psikologi Jakarta. Pak Marullah bagus, Sekda kita saat ini. Begitupun dengan Pak Juri Ardiantoro, bagus, banyak pengalaman dalam memimpin,” ujar Zita Anjani dalam keterangannya, Jumat (13/5).
Ketiga nama yang dimaksud Zita tersebut ialah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah, dan eks Ketua KPU RI Juri Ardiantoro.
Zita mengatakan kewenangan penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta ada di tangan Presiden dan Kemendagri. Dia berharap Pj Gubernur DKI melanjutkan pembangunan yang belum selesai.
“Siapa pun yang akan jadi Pj Gubernur, semoga bisa merealisasikan rencana pembangunan yang belum terealisasi dan melanjutkan apa yang sudah berjalan. Salah satunya Formula E,” jelas Zita.
Zita menilai ketiga nama tersebut cocok untuk nantinya memimpin DKI. Namun hal tersebut tetap berada di tangan pusat.
“Kalau dilihat dari track record-nya juga sangat mumpuni untuk memimpin Ibu Kota,” kata Zita.
Teranyar, nama direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masuk bursa Pj Gubernur DKI. Hal itu diungkap Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif
Syarif awalnya menyebut tiga nama yang sama dengan Zita. Namun Syarif menambahkan satu nama lain yakni Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar.
“Saya mengatakan biasanya presiden tidak mau gaduh-gaduh, nggak mau ribut-ribut. Biasanya salah nebak juga akhirnya yang kita tebak itu siapa dong. Yang penting kan kriterianya dia pejabat ahli madya kemudian ASN. Selain yang tiga itu masih ada, saya sebut. Siapa itu pak? Kan jabatan itu Dirjen, ada Pak Bachtiar,” kata Syarif saat dihubungi, Rabu (31/8/2022).
Syarif menilai sosok Bahtiar memenuhi dua kriteria Pj Gubernur, di mana Bahtiar merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Eselon I. Di sisi lain, Syarif juga meyakini pengalaman Bahtiar di bidang politik dan pemerintahan umum berguna dalam menjaga stabilitas politik di daerah.
Namun, dia mengatakan opini soal Bahtiar pantas masuk bursa Pj Gubernur DKI merupakan pendapat pribadinya dan bukan atas nama Partai Gerindra.
“Dirjen politik itu kan Jakarta kan butuh orang, tangan yang hangat. Bisa mengkonsolidasi berbagai kepentingan dan salah satu Dirjen di Kemendagri yang tersedia salah satunya Pak Bahtiar,” jelasnya.
Namun, dia menghargai hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih sosok pengganti Anies. Menurutnya, Jokowi bisa saja memilih Pj Gubernur yang selama tak disangka-sangka oleh publik seperti saat menyusun Kabinet Indonesia Maju pada 2019 silam.
