JAKARTA, Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump berencana melakukan pemotongan pegawai federal secara besar-besaran. Langkah ini diambil setelah peringatan dari pengusaha teknologi Elon Musk yang mengungkapkan kekhawatirannya tentang krisis keuangan yang dihadapi negara tersebut.
Musk, yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), mengenakan topi bertuliskan “Make America Great Again” dan mengungkapkan bahwa ia diberikan wewenang untuk membubarkan sebagian besar birokrasi pemerintah AS. Musk menegaskan bahwa efisiensi birokrasi adalah langkah penting untuk memastikan pelayanan publik yang optimal.
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters pada Selasa (12/2/2025), Musk menjelaskan bahwa AS tidak bisa memiliki birokrasi yang terlalu otonom dan harus lebih responsif terhadap rakyat. Ia juga menyebutkan bahwa pemotongan pegawai ini merupakan bagian dari reformasi besar yang diinginkan oleh masyarakat Amerika, sebagaimana sering disuarakan oleh Presiden Trump dalam kampanye politiknya.
“Saya berusaha untuk bersikap se-transparan mungkin,” kata Musk, merespons kritik yang muncul dari kubu Partai Demokrat yang menilai bahwa pemotongan pegawai ini dapat berpotensi sewenang-wenang. “Masyarakat memilih reformasi pemerintah yang besar, dan tidak boleh ada keraguan tentang itu,” tambahnya.
Meski Musk belum merilis lembaga spesifik yang akan terdampak, ia telah menyebutkan bahwa potensi pemotongan anggaran bisa mencapai hingga US$ 1 triliun (sekitar Rp 16.367 triliun) pada beberapa lembaga federal. Hal ini terkait dengan defisit anggaran negara yang pada tahun fiskal lalu tercatat sebesar US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun).
Manuver Musk ini memicu berbagai gugatan hukum yang mencoba untuk menghentikan langkah pemotongan pegawai federal yang dianggap ilegal oleh para penentangnya. Sejumlah kantor hukum mengajukan gugatan untuk membatalkan kebijakan tersebut, namun Musk tetap teguh pada pendiriannya.
Di platform media sosial X, Musk mengkritik keras firma-firma hukum yang melayangkan gugatan tersebut, mempertanyakan mengapa mereka menghalangi keinginan rakyat Amerika. “Firma hukum mana yang mendorong kasus-kasus anti demokrasi ini untuk menghalangi keinginan rakyat?” tulis Musk.
Presiden Trump memberikan dukungannya terhadap kebijakan Musk ini, dengan menekankan bahwa pemotongan pegawai dan pembubaran birokrasi pemerintah bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari potensi korupsi besar-besaran. Trump juga menanggapi gugatan hukum terhadap Musk dengan mengatakan bahwa upaya hukum untuk menghentikan reformasi ini hanya akan memperlambat momentum pemberantasan korupsi.
“Kami ingin memberantas korupsi. Dan tampaknya sulit dipercaya bahwa seorang hakim dapat berkata, kami tidak ingin Anda melakukan itu,” ujar Trump. Ia menambahkan bahwa langkah hukum tersebut memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi untuk menutupi bukti-bukti yang ada.
Pemotongan pegawai federal yang diusulkan oleh Musk merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dengan lebih dari 2,3 juta pegawai sipil di AS (belum termasuk pegawai Layanan Pos), sebagian besar dari mereka bekerja di badan-badan terkait keamanan negara. Musk dan Trump menilai bahwa langkah ini sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan negara.
Langkah pemotongan pegawai ini juga menanggapi semakin meningkatnya beban utang publik yang harus ditanggung oleh AS, yang mencapai angka defisit anggaran yang sangat besar. Musk dan Trump menegaskan bahwa pengurangan pengeluaran federal adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi demi mencegah kebangkrutan negara.
Pemotongan pegawai federal yang dipimpin oleh Elon Musk menjadi topik hangat dalam politik AS, terutama menyusul klaim Musk bahwa tanpa reformasi besar-besaran, negara ini bisa berada di ambang kebangkrutan. Sementara sebagian besar masyarakat Amerika mendukung langkah efisiensi ini, penentang dari kubu Partai Demokrat menilai pemotongan tersebut bisa berisiko besar dan tidak transparan.
Seiring berjalannya waktu, perdebatan mengenai reformasi pemerintah yang dipimpin Musk semakin memanas, dan langkah ini diprediksi akan terus menjadi sorotan dalam politik AS hingga pemilihan umum mendatang.
Pemotongan pegawai federal ini menjadi bukti bahwa pemerintah AS sedang berada di persimpangan jalan, menghadapi pilihan sulit antara menjaga kestabilan finansial negara dan mempertahankan sejumlah besar pegawai yang berkontribusi pada birokrasi pemerintahan yang ada.
