JAKARTA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan tanggapan santai terkait pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannya. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan hal yang wajar dan bertujuan untuk memastikan agar program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan optimal.
“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing supaya kita fokus pada program-program yang benar-benar prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Nusron menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan atau ‘lemak’ dalam belanja kementerian. Ia mencontohkan beberapa pengeluaran kecil yang sering dianggap sepele namun bisa menumpuk, seperti kelalaian mematikan AC di malam hari saat tidak ada aktivitas.
“Ini biasalah mekanisme seperti ini, dalam rangka untuk menghapuskan lemak-lemak yang tidak perlu itu biasa,” ujar Nusron.
Selain itu, Menteri ATR/BPN juga menyoroti kebiasaan mengadakan rapat di luar kota yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor. Sebagai langkah efisiensi, kementeriannya kini memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti gedung Pusdiklat di Cikeas, yang memiliki kamar tidur dan ruang rapat. Dengan demikian, anggaran untuk rapat yang biasanya diadakan di hotel dapat dikurangi secara signifikan.
Terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer, Nusron menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi di lingkungan ASN. Ia memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu gaji dan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN), dan semua hak pegawai akan tetap dibayarkan sesuai aturan yang berlaku.
“Aku nggak yakin ya sampai ada PHK. Kan nggak mungkin kena PHK kalau ASN. ASN itu adanya pensiun atau nggak pensiun, itu aja,” jelas Nusron.
Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran di Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran untuk berbagai kementerian dan lembaga harus dipotong guna efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Pada rapat bersama Komisi II DPR RI, Nusron mengungkapkan bahwa pagu awal anggaran Kementerian ATR/BPN sebelum pemangkasan adalah sebesar Rp6,6 triliun. Namun, pemerintah melakukan pemotongan sebesar Rp2 triliun atau sekitar 31,17%, sehingga anggaran yang tersisa adalah Rp4,44 triliun.
“Pagu kita sebelum ada efisiensi adalah Rp6,6 triliun. Kita mendapatkan atau kena efisiensi sebanyak Rp2 triliun atau ekuivalen dengan 31,17%. Sehingga dengan sisa dana yang masih adalah Rp4,44 triliun,” ungkap Nusron.
Adapun beberapa pos anggaran yang mengalami penyesuaian anggaran mencakup:
- Alat tulis kantor: penyesuaian sebesar 90%
- Kegiatan seremonial: penyesuaian sebesar 56,9%
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: penyesuaian sebesar 75%
- Kajian dan analisis: penyesuaian sebesar 66,97%
- Diklat dan Bimtek: penyesuaian sebesar 62,3%
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: penyesuaian sebesar 50%
- Percetakan dan souvenir: penyesuaian sebesar 77,9%
- Sewa gedung, kendaraan dan peralatan: penyesuaian sebesar 73,3%
- Lisensi aplikasi: penyesuaian sebesar 41,03%
- Jasa konsultan: penyesuaian sebesar 60,7%
- Bantuan pemerintah: penyesuaian sebesar 16,7%
- Pemeliharaan dan perawatan: penyesuaian sebesar 23%
- Perjalanan dinas: penyesuaian sebesar 65,49%
- Peralatan dan mesin: penyesuaian sebesar 60%
- Infrastruktur: penyesuaian sebesar 69,34%
- Belanja lainnya: penyesuaian sebesar 68,35%
