JAKARTA, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diintegrasikan dengan program-program serupa dari kementerian lain, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan dan program percepatan penurunan stunting yang sebelumnya dikelola oleh BKKBN dan kini menjadi bagian dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendukbangga).
Menurut Edy, integrasi ini penting untuk memperkuat ekosistem program peningkatan gizi masyarakat. “Program-program ini memiliki visi yang sama, yaitu untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program yang sudah berjalan tentu memiliki pengalaman dan ekosistem yang dapat diterapkan di MBG,” ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1).
MBG Sebagai Program Hulu ke Hilir
Edy menilai MBG memiliki konsep yang sangat baik karena mencakup seluruh rantai ekosistem dari hulu ke hilir. Program ini tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memberdayakan petani, peternak, ahli gizi, dan warga lokal.
“Dengan cakupan penerima manfaat yang besar dan anggaran signifikan, MBG harus didukung oleh ekosistem yang memadai agar dapat berkelanjutan,” jelas Edy.
Dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK)
Edy juga menyarankan agar Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. TPK, yang terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB, selama ini menjadi ujung tombak dalam penyuluhan hingga deteksi dini stunting.
“TPK sudah mengenal wilayahnya dengan baik, termasuk siapa yang berisiko stunting dan siapa yang sudah mengalami stunting. Mereka bisa direkrut oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Dengan jumlah sekitar 200 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia, mereka memahami karakteristik wilayah masing-masing,” tambah Edy.
Sinkronisasi Pendanaan
Terkait anggaran, Edy mengingatkan pentingnya sinkronisasi pendanaan agar program MBG berjalan optimal. Tahun ini, Komisi IX telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk MBG. Sementara itu, anggaran percepatan penurunan stunting nasional pada 2024 mencapai Rp188,3 triliun, mencakup belanja kementerian, lembaga, dan dana alokasi khusus.
“Sinkronisasi ini akan memastikan setiap program berjalan efektif dan saling melengkapi, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Edy.
Harapan untuk Program Berkelanjutan
Dengan konsep integrasi, Edy optimistis program MBG dapat menjadi solusi komprehensif dalam meningkatkan gizi masyarakat dan memberantas stunting. “Kita perlu mendukung bersama agar program ini berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
