Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan hingga saat ini masih mematangkan rencana membuka ekspor benih lobster dengan menghimpun berbagai masukan.
“Dibahas terus, semua opsi kita buka, kita lihat. Tentunya nanti akan diputuskan, akan diumumkan pada waktunya,” kata Edhy seusai mengikuti Pawai Budaya Nitilaku 2019 di kawasan Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, polemik mengenai ekspor benih lobster perlu menemukan jalan tengah karena faktanya memang ada sebagian nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan menangkap benih lobster, meski di sisi lain ada pula yang bergantung dengan lobster dewasa.
“Tinggal kita lihat jalan tengahnya seperti apa. Tidak boleh lingkungan rusak karena ambisi pribadi, tapi juga jangan demi alasan lingkungan saja pertumbuhan ekonomi kita tunda,” kata dia.
Saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, Edhy mengaku mendapatkan banyak masukan dari para nelayan pengambil benih lobster merespons kebijakan KKP kala itu yang melarang penangkapan benih lobster.
Para nelayan itu mengharapkan solusi mengingat penghasilan mereka bergantung pada sektor itu.
“Mereka keberatan, mereka mau makan apa. Ini juga kita dengar kan. Keputusan itu diminta difasilitasi, sampai sekarang kan belum ada,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, menurut dia, selama ini langkah untuk menyetop ekspor benih lobster kenyatannya tak sepenuhnya mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih lobster.
“Penyelundupan ada terus. Kalau anda mau lihat, itu skemanya ada semua. Aliran uang, ke mana, ke mana. Ada di data kita, tapi kan kita tidak mau memperlebar, kita maunya ‘keep’,” kata dia.
Untuk menjaga kelestarian populasi lobster, Edhy mengatakan nantinya lobster yang dibudidayakan harus dikembalikan pembudi daya ke alam, yaitu antara 2,5 persen atau 5 persen.
Sebelum mengembalikan ke habitatnya, menurut dia, lobster perlu dipastikan memiliki usia yang sudah kuat untuk bertahan di alam. Pasalnya, benih lobster yang mampu bertahan dan tumbuh di alam, menurut dia, justru tidak lebih dari 1 persen.
“Dari tidak pernah 1 persen kan sekarang ada 2,5 persen. Nah ini kita wajibkan seperti itu. Ini yang saya pikir ini adalah langkah-langkah mencari jalan tengah, mencari jalan keluar,” kata Edhy. (ant)
