JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan varian baru COVID-19 yang dikenal sebagai “Cicada” atau BA.3.2. Varian ini dilaporkan memiliki sejumlah mutasi yang berpotensi memengaruhi tingkat penularan, terutama pada kelompok anak-anak.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan kemunculan varian baru tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun harus menjadi peringatan agar sistem kesehatan tetap siaga.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” ujar Nurhadi, Rabu (8/4/2026).
Secara global, varian Cicada saat ini masih masuk kategori variant under monitoring. Varian tersebut dilaporkan telah ditemukan di sedikitnya 25 negara dengan jumlah mutasi tinggi pada protein spike. Sejumlah laporan awal juga menunjukkan potensi peningkatan risiko reinfeksi, meskipun belum ada bukti kuat bahwa tingkat keparahannya lebih tinggi dibandingkan subvarian Omicron.
DPR menyoroti kelompok anak sebagai populasi yang rentan. Minimnya cakupan vaksinasi pada anak dinilai membuat kelompok ini lebih berisiko terpapar karena belum memiliki imunitas yang memadai.
Meski demikian, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga saat ini Indonesia belum mencatat adanya kasus varian Cicada.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah mobilitas internasional yang kembali tinggi,” kata Nurhadi.
Ia mengingatkan, berdasarkan pengalaman pandemi sebelumnya, jeda waktu antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara kerap sangat singkat, sementara respons kebijakan sering kali tertinggal.
Karena itu, DPR mendorong pemerintah memperkuat sistem genomic surveillance secara merata di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di kota besar.
“Kami mendorong Pemerintah untuk memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar,” ujarnya.
Selain itu, DPR juga mengimbau masyarakat kembali disiplin menjalankan perilaku hidup sehat, seperti menggunakan masker saat sakit atau berada di ruang padat, melindungi kelompok rentan, serta mengikuti vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan potensi penyebaran, sekaligus memastikan Indonesia tetap siap menghadapi kemungkinan masuknya varian baru COVID-19.
