JAKARTA, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang digagas sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini dianggap sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh akses pendidikan formal.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini sangat selaras dengan poin keempat Asta Cita, yakni membangun SDM unggul melalui penguatan sektor pendidikan, sains, dan teknologi.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat marginal. Kami di DPD RI mendukung penuh langkah progresif ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi SDM nasional,” ujar Sultan dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
Sultan secara khusus menyoroti pelaksanaan program ini di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, yang menjadi salah satu wilayah percontohan nasional. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di daerah-daerah seperti Kaur menjadi penegasan bahwa pemerataan pendidikan adalah prioritas strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Formasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan dan penguatan SDM sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
Lokasi sekolah rakyat di Kabupaten Kaur, lanjut Sultan, sudah lulus tahap Verifikasi untuk Sekolah Permanen, yakni: di Desa Cucupan Kecamatan Muara, dan SMAN 11 (renovasi). Semua persyaratan sudah dipenuhi dan tinggal menunggu DED (Detail Engginering Desain) oleh Kementerian PU.
Nantinya, jika pembangunan terus mengalami progres, sekolah dijadwalkan mulai beroperasi pada 15 Agustus 2025. Sekolah ini akan menampung 100 siswa (40 Siswa SMA dan 60 Siswa SMP).
“Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian PU, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini. Sekolah Rakyat harus kita dorong menjadi gerakan nasional,“ tegas Wagub Bengkulu 2013-2015 ini.
Namun, Sultan menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh semata-mata diukur dari aspek infrastruktur. Ia menyoroti pentingnya kurikulum kontekstual, pelatihan guru adaptif, serta pendampingan sosial bagi siswa agar hasilnya benar-benar menyentuh akar persoalan ketimpangan pendidikan.
“Pendidikan tidak bisa hanya dibangun dari gedung dan meja belajar. Kita perlu pendekatan yang humanis, relevan, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi siswa di lapangan,” terangnya.
Sultan berpandangan, program ini harus menjadi simbol transformasi pendidikan nasional menuju sistem yang lebih adil, merata, dan inklusif. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi alat ampuh dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem pendidikan berbasis keadilan sosial.
DPD RI berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawal implementasi Asta Cita, terutama di bidang pendidikan. Sultan memastikan, dukungan penuh dari DPD RI akan terus diberikan dalam bentuk pengawasan, legislasi, dan fasilitasi percepatan pembangunan sekolah-sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
“Sekolah Rakyat harus kita jadikan sebagai tulang punggung pembangunan SDM bangsa, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dalam konteks nasional, hingga semester I tahun 2025, pelaksanaan program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada gelombang awal (Tahap I), pemerintah telah menetapkan sebanyak 100 lokasi rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 lokasi telah resmi beroperasi sejak 14 Juli 2025, dengan total 247 rombongan belajar dan 6.180 siswa yang berasal dari keluarga rentan dan kelompok masyarakat kurang mampu. Akhir Juli 2025 juga sudah bertambah 37 Sekolah Rakyat dan ditargetkan penambahan 59 Sekolah Rakyat beroperasi pada September mendatang. Pemerintah menargetkan operasional tahap ini dapat dimulai pada pertengahan Agustus 2025, dengan dukungan anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp206,17 miliar.
Secara keseluruhan, hingga pertengahan tahun 2025, total anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung program Sekolah Rakyat telah mencapai Rp327,1 miliar.
