JAKARTA, Polemik terkait pembatalan rencana diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni–Juli 2025 akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengumumkan atau mengonfirmasi adanya kebijakan tersebut.
“Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya dari awal ketika ditanya, sudah bilang bahwa saya belum mendapat konfirmasi dan belum tahu. Jadi jawaban saya tetap sama, karena saya tidak tahu,” ujar Bahlil usai menghadiri acara Human Capital Summit 2025: Accelerating the Workforce Transformation for Downstream Growth and Energy Transition in Indonesia, Selasa (3/6/2025), di Jakarta.
Pernyataan Bahlil diperkuat oleh klarifikasi dari Kementerian ESDM melalui Juru Bicaranya, Dwi Anggia. Ia menyebut bahwa Kementerian ESDM sejak awal tidak pernah dilibatkan dalam forum atau tim yang membahas kebijakan diskon tarif listrik tersebut.
“Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ungkap Dwi dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).
Dwi juga menambahkan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) lain yang mengumumkan dan membatalkan kebijakan tersebut.
“Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang pertama kali menyampaikan rencana diskon tarif listrik tersebut. Ketidakjelasan informasi ini memicu kebingungan publik, terutama masyarakat dan pelaku industri yang berharap pada insentif listrik di tengah masa pemulihan ekonomi.
