JAKARTA, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12) siang.
Pelantikan sembilan anggota Wantimpres periode 2019-2024 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.
Wantimpres berasal dari berbagai kalangan mulai dari partai politik, mantan pejabat tinggi, pengusaha, hingga tokoh agama. Salah satunya, Mantan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 dan 2013-2018 Sukarwo alias Pakde Karwo.
Dengan dilantiknya mantan gubernur Jatim dua periode itu, DPP GMNI menilai jika Pakde Karwo layak mengemban amanah yang telah dipercayakan oleh presiden. Tak lupa, ucapan selamat juga disampaikan kepada pria yang juga sebagai alumni GMNI itu.
“Selamat atas dilantiknya pakde Karwo sebagai anggota Wantimpres. Kita yakin beliau mampu mengemban amanah dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi bangsa dan negara,” kata Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino.
Lebih lanjut, Pucuk tertinggi organisasi berlambang banteng itu berharap, keberadaan pakde dalam keanggotaan Wantimpres mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya perbaikan birokrasi dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kedepan. Mengingat, prestasi luar biasa yang telah diraih pakde Karwo selama memimpin Jatim.
“Kami optimis Pak De mampu memberikan masukan dalam hal perbaikan birokrasi, dan penataan pemerintahan. Seperti yang ditunjukkan saat memimpin Jatim,” imbuhnya.
Harapan yang sama juga disampaikan, Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP GMNI, M. Ageng Dendy Setiawan. Dirinya berharap, amanah yang telah diemban pakde Karwo mampu dijalankan dengan baik.
Selama memimpin Jatim, pakde Karwo dinilai telah berhasil memperbaiki birokrasi yang ada provinsi jatim, sehingga menjadi jatim sebagai daerah rujukan bagi wilayah lainnya.
“Pakde Karwo telah menerima ratusan penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional selama menjadi gubernur Jatim. Salah satunya penghargaan Astga Brata Utama Pamong Praja dari Mendagri,” tutur mantan Ketua DPD GMNI Jatim tersebut.
