JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Nurwayah, meminta PT Pertamina (Persero) mempercepat penerbitan harga tebus bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi serta merealisasikan jaringan gas (jargas) di Jakarta Utara.
Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama Pertamina dan jajaran subholding, Rabu (11/2/2026).
“Saya minta Pertamina sedikit lebih peduli terhadap kami yang menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihan. Kami ini membawa suara masyarakat,” kata Nurwayah.
Ia menyoroti keterlambatan penerbitan harga tebus bagi agen BBM non-subsidi.
Menurut dia, meski harga publik diperbarui setiap tanggal 1 dan 15, mitra kerap baru menerima harga tebus dua hingga tiga hari setelahnya.
Kondisi tersebut, kata dia, mengganggu distribusi, terutama untuk produk seperti Biosolar, Dex, LSFO, dan HSFO, termasuk bagi sektor pelayaran yang tidak bisa menunda operasional.
“Harga publik rilis tanggal 1 dan 15, tapi sampai tanggal 3 mitra belum mendapatkan harga tebus. Ini mengganggu distribusi,” ujar Legislator dari Partai Demokrat ini.
Nurwayah mengingatkan, keterlambatan distribusi BBM berpotensi berdampak pada rantai logistik dan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain itu, ia meminta percepatan pembangunan jargas di Jakarta Utara.
Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) ini, wilayah seperti Tanjung Priok dan Pluit telah memiliki infrastruktur pendukung sehingga realisasinya dinilai tidak sulit dan.
Tarif Jargas dinilai hemat, aman , mudah dan mengurasi subsidi gas.
“Kalau di dapil saya, yang dibutuhkan adalah jaringan gas. Infrastruktur sudah ada di Tanjung Priok maupun Pluit,” kata dia.
Dalam rapat tersebut, Nurwayah juga menyinggung kinerja keuangan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan data yang ia peroleh, laba perusahaan pada periode 2021–2023 mencapai sekitar 1,2–1,3 miliar dollar AS.
Namun, Nurwayah menyebut terjadi penurunan signifikan hingga sekitar 60 persen pada periode berikutnya.
Ia mendorong manajemen baru melakukan inovasi dan terobosan strategis dengan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
Nurwayah juga menilai rencana integrasi dan merger antar entitas, termasuk Patra dan Pertamina International Shipping (PIS) dan Kilang perlu dioptimalkan untuk memangkas birokrasi , menekan biaya distribusi dan biaya produksi BBM .
“Kalau sudah satu induk dan terintegrasi, birokrasi bisa dipangkas dan biaya produksi ditekan,” ujarnya.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Nurwayah menyatakan dukungannya terhadap penguatan Pertamina sebagai BUMN strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin Pertamina semakin besar, semakin kuat, dan berada di garda terdepan ketahanan energi nasional,” pungkas Nurwayah.
