Dewi Juliani Soroti Potensi Manipulasi Data dalam Perdagangan Emisi, Calon Hakim Agung Akui Risiko Nyata

JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyoroti potensi moral hazard dan manipulasi data emisi dalam mekanisme perdagangan karbon saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.

Dalam sesi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dewi mengajukan pertanyaan tajam mengenai tantangan yuridis penerapan pajak karbon, khususnya terhadap praktik perusahaan yang mungkin memalsukan data emisi demi menghindari beban fiskal.

“Yang ingin saya ketahui, bagaimana mengantisipasi potensi moral hazard dalam mekanisme perdagangan emisi, misalnya praktik manipulasi data emisi oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak,” ujar Dewi Juliani dalam rapat, Rabu (1o/9/2025).

Menanggapi pertanyaan tersebut, calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting, yang saat ini menjabat sebagai Auditor Utama di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, mengakui bahwa potensi manipulasi data dalam skema pajak karbon merupakan risiko nyata yang perlu ditangani secara serius.

“Kalau kita ibaratkan seperti meteran listrik, angka yang ditunjukkan bisa saja tidak sesuai realita. Bisa jadi data emisi yang dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Kalau ini dibiarkan, tentu akan merugikan tujuan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Diana menegaskan pentingnya pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta penerapan mekanisme verifikasi independen yang ketat untuk mencegah kebohongan data.

“Mitigasi risiko ini harus dipikirkan sejak awal. Perlu sistem pengawasan yang kuat dari kementerian dan lembaga terkait. Regulasi yang menjamin keakuratan laporan perusahaan harus disiapkan,” tambahnya.

Dewi Juliani menilai bahwa calon hakim agung ke depan harus memiliki sensitivity terhadap kebijakan strategis yang berdampak besar pada publik, termasuk kebijakan berbasis pasar seperti perdagangan karbon dan pajak emisi.