JAKARTA, Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Sejumlah pihak mulai mendesak agar Presiden segera mengganti beberapa nama di kabinet demi efektivitas kinerja pemerintahan.
Salah satu suara paling lantang datang dari akademisi dan aktivis senior Rocky Gerung. Dalam acara “Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998” di Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025), Rocky menyerukan agar Presiden Prabowo segera merombak jajaran menterinya.
“Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” tegas Rocky.
Menurutnya, tidak realistis jika berharap para menteri mengundurkan diri secara sukarela, karena kepentingan politik dan ekonomi yang melekat sangat besar.
Tak hanya dari aktivis, desakan reshuffle juga datang dari kalangan akademisi. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (Iluni FKUI) secara terbuka meminta Presiden mengganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ketua Iluni FKUI, Wawan Mulyawan, menyatakan bahwa sejumlah kebijakan Menkes Budi dalam bidang pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan dinilai sudah kelewatan.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas karena sudah kelewatan,” ujar Wawan di Gedung FKUI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Budi Gunadi diketahui menjabat sebagai Menkes sejak era Presiden Joko Widodo dan hingga kini masih melanjutkan jabatannya di kabinet Prabowo.
Nama lain yang mencuat adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia sempat mengajukan pengunduran diri, namun menurut informasi terbaru, pengunduran diri tersebut tidak diterima oleh Presiden Prabowo.
Menanggapi isu reshuffle, sejumlah menteri memilih irit bicara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya menjawab singkat, “Enggak paham,” saat ditanya wartawan.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden.
“Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/5/2025).
Meski desakan menguat, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait reshuffle Kabinet Merah Putih.
“Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada,” kata Prasetyo, Jumat (23/5/2025).
Hal senada disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia menyebut belum mendapat arahan dari Presiden terkait wacana tersebut.
“Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden,” kata Muzani.
Namun, ia mengingatkan para menteri agar mengikuti langkah dan irama kerja Presiden Prabowo.
“Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah, maka para menteri dan pembantunya mestinya juga mengikuti langkah yang sama,” ujarnya.
Meskipun belum ada tanda reshuffle dalam waktu dekat, Prasetyo menekankan bahwa Presiden Prabowo rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya, termasuk dalam bidang pangan dan energi.
“Kami semua dihimbau untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
