JAKARTA, Saat ini, kita berada dalam lingkungan jaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahun, teknologi, inovasi, dan kreatifitas yang sangat dinamis. Penentu kemajuan tersebut, bertumpu pada kualitas sumber daya manusia Indonesia . Apalagi sekitar tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, apabila kita tidak menyiapkan SDM unggul, maka bonus demografi akan menjadi beban pembangunan.
Demikian pokok pikiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat menjadi pembicara kunci di Diskusi Panel Terbatas Pakar Kependudukan Kompas – Koalisi Kependudukan Indonesia. Dikusi dilaksanakn di Gedung Menara Kompas, Jakarta, Rabu siang (21/8).
saat ini, lanjut Menko PMK, SDM Indonesia yang mengisi angkatan kerja didominiasi oleh lulusan menengah kebawah (58,26%), sedangkan untuk lulusan perguruan tinggi hanya 12,57%. Ketimpangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya pemerintah yang harus segera diselesaikan.
Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, lanjut Menko PMK, pemerintah berusaha meningkatkan profesionalitas dan daya saing SDM Indonesia, dengan menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program, mulai dari jaminan pendidikan 12 tahun; Bidikmisi yang ditransformasi menjadi KIP kuliah; Revitalisasi Vokasional melalui jalur SMK, Politeknik, dan BLK (dengan sasaran penerima manfaat mencapai 2 juta orang/tahun).
“Selain itu, mulai tahun 2020 akan diluncurkan Kartu Pra-Kerja bagi 2 juta penerima manfaat yang terdiri dari 500 ribu penerima akses regular dan 1,5 juta penerima akses digital,” tambahnya.
Selain pengembangan ketrampilan melalui pemagangan, peningkatan kemampuan bahasa internasional, dan pengusaan teknologi informatika, sambung Menko PMK, Pendidikan di Indonesia juga diarahkan untuk menghasilkan para wirausahawan baru serta menjadikan lulusannya masuk dalam pasar tenaga kerja.
“Membekali mereka dengan mental wirausahaan, kemampuan dan skill untuk menjadi wirausahaan milenial yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan menjadi owner-owner/pemilik usahanya sendiri, menjadi exportir, memasarkan produk Indonesia ke seluruh dunia, itulah harapan kami,” kata Menko PMK.
Menko PMK juga menyampaikan, disamping diperlukan penguatan dalam hal teknis keahlian, SDM Indonesia juga harus berkepribadian sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan yang berisikan penguatan karakter bangsa, tetap harus diberikan dalam setiap jenjang pendidikan.
Namun demikian, menurut Menko PMK, membangun SDM yang unggul tidak bisa hanya fokus pada program pendidikan saja, tetapi suatu rangkaian proses yang holistik dan teritegrasi dengan melibatkan banyak sektor pembangun seperti Kesehatan, ketahanan pangan, perbaikan gizi keluarga, pemenuhan pelayanan dasar, industri, investasi, perbankan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, lanjut Menko PMK, diperlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam pembangunan SDM Indonesia. Apalagi pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk mendorong sinergisitas dalam pembangunan
“Sinergisitas tersebut, membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu. Pembangunan harus juga didasarkan pada perencanaan yang baik dan data yang berkualitas,” jelas Menko PMK.
Turut hadir dalam Diskusi, Kepala BPS Suhariyanto; Kepala BKKBN Hasto Wardoyo; Pimpinan Umum Kompas Lilik Oetomo; Pimpinan Redaksi Kompas Ninok Pambudi; Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny Hary B. Harmadi; Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif; Wakil PU Kompas Grup Rikard Bagun; para Pakar Kependudukan baik dari Kementerian/ Lembaga maupun kampus; serta para wartawan Kompas Grup.
