JAKARTA, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana milik pemerintah daerah (Pemda) yang tersimpan di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per akhir Agustus 2025. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut fenomena dana mengendap ini sebagai masalah klasik, yang terus berulang setiap tahun akibat lambatnya pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Biasanya, APBD baru dirancang pada September–Oktober tahun sebelumnya. Tapi kontrak-kontrak kegiatan baru mulai sekitar April. Realisasi belanja umumnya baru jalan cepat di tiga bulan terakhir,” ujar Prima dalam media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Dengan pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, dana Pemda yang belum terpakai terus terakumulasi di bank, khususnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini menyebabkan saldo kas daerah melonjak tinggi di pertengahan tahun.
“Dana yang ngendon itu bukan hanya dari tahun ini, tapi juga sisa tahun sebelumnya. Makanya terkumpul jadi besar, Rp233 triliun. Tapi nanti akhir tahun biasanya turun ke sekitar Rp95-100 triliun,” jelasnya.
Menurut Prima, sebagian besar dana tersebut berada dalam bentuk rekening giro, yang siap dibayarkan begitu ada tagihan dari kegiatan pemerintah daerah.
Selain soal jadwal perencanaan yang lambat, Kemenkeu menilai akar persoalan lainnya adalah kapasitas belanja daerah yang masih rendah. Banyak Pemda yang belum optimal dalam mengelola dan menyalurkan anggarannya.
“Ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakannya secara optimal. Uangnya ya akhirnya diam saja di bank. Ini menjadi tantangan besar agar mereka bisa mempercepat proses belanja,” kata Prima.
Pemerintah pusat berharap Pemda bisa segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran, agar APBD berfungsi maksimal sebagai stimulus perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan regional.
