Penulis: Ahmad Sahroni M.Sos
Kekuatan elite lokal dalam menentukan arah dan pembangunan daerah, fenomena ini sudah muncul di berbagai daerah misalnya di Kabupaten Karawang, elite lokal dengan kekuatannya merubah kebijakan pembangunan yang konprehensif.
Dengan kekuatannya mereka bisa merubah kebijakan yang seharusnya untuk kebaikan masyarakat, tetapi power tersebut digunakan untuk diri mereka dan kelompoknya. Oleh karena itu, elite ini lebih dekat dengan feodalisme, nepotisme, koruptif dan kolusi.
Lalu apa elite ini, dalam ilmu politik elite ini lebih merujuk pada seseorang atau kelompok yang memegang kekuasan secara penuh baik secara formal maupun non-formal dalam suatu strata sosial masyarakat. dengan kedudukannya mereka bisa merubah kebijakan, pembangunan, demokratisasi hingga sosial budaya masyarakat.
Elite sendiri dibagi menjadi dua, yakni elite lokal dan elite pusat, kedua-duanya memiliki arti yang sama, akan tetapi yang membedakannya hanya ranah atau ruang geraknya saja. Elite lokal bergerak di daerah sedangkan elite pusat bekerja di pusat hingga daerah.
Sedangkan menurut Aristoteles elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elite yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar untuk masyarakat mayoritas.
Dalam kajian ilu politik yang dikususkan dalam mata kuliah otonomi daerah. Ada tiga kategori elite, pertama elite masyarakat, kedua elite non-politik dan elite politik.
Kriteria Elite Masyarakat Elite Non Politik Elite Politik Bentuk Individu/ Kelompok Individu/ Kelompok Individu/Kelompok Ruang Lingkup dan Perhatian Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kehidupan Sosial Politik Kehidupan Politik Arena aktivitas Akar Umbi Institusi Politik Formal Institusi Politik Formal Cara Pencapaian Pendidikan, Pendampingan, Penyebarluasan Nilai Lobby-lobby Politik Lobby-lobby Politik, Tujuan Penanaman Nilai, Perubahan Paradigma Perubahan Kebijakan Perubahan Kebijakan
Kolom-kolom di atas menunjukan perbedaan antara elite-elite masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi membuat elite ini semakin banyak dan kuat di wilayahnya masing-masing, hal ini tidak lepas dari desentralisasi atau otonomi daerah setelah jatuhnya pemerintahan orde baru yang di jabat oleh Soeharto.
Pemerintahan sentralisasi yang dibuat oleh Soeharto membuat elite masyarakat meredup. Akan tetapi, sistem sentralisasi dan 32 tahun menjabatnya membuat Soeharto melakukan banyaknya kasus korupsi, kolusi, nepotisme bahkan feodalisme di pemerintahannya.
Tentu, setelah reformasi tahun 1998-1999 diubahnya sistem sentralisasi menjadi otonomi daerah, kebijakan dimana tadinya dibuat khusus oleh pemerintah pusat. Maka, dengan otonomi daerah Pemerintah daerah bisa membuat kebijakannya sendiri. Akan tetapi, hal ini lah yang membuat munculnya elite lokal di daerah.
Perubahan tersebut memunculkan tatanan sosial baru di masyarakat, sistem otonomi daerah memunculkan elite lokal yang kuat, tentunya ini menjadi pertentangan dimasyarakat khususnya kaum civil society dan aktivis. Karena, hal itu sama saja dengan sentralisasi yang dulu dilakukan oleh pemerintahan orde baru.
Feodalisme, korupsi, kolusi dan nepotisme di pemerintah daerah tetap saja terjadi, kebijakan yang seharusnya untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan, dengan kekuatannya Ia merubah hal tersebut untuk dirinya dan kelompoknya.
Bahayanya elite lokal di masyarakat
Elite lokal ini bukan hanya merubah kebijakan di pemerintah daerah, Ia juga bisa merubah struktur sosial budaya di masyarakat, dengan kekuatannya Ia merubah itu dengan dalih kepentingan bersama dan untuk kebaikan bersama.
Tentu hal itu baik jiga benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, hal ini sangat jarang terjadi, kelompok atau elite ini selalu mementingkan diri mereka sendiri. Tentu masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan tertindas oleh kehidupan terkena dampaknya.
Terlebih, saat ini banyak elite lokal merubah kebijakan yang seharusnya untuk masyarakat kecil. Misalnya, menyalurkan bantuan berupa kebutuhan hidup baik beras hingga uang. Ini tidak pernah terjadi, mereka lebih kepada pembangunan infrastuktur fisik yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Dan elite lokal ini menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk membuat suatu tempat yang disebut pariwisata dan industri dengan mengesampingkan efek dari perubahan tersebut, Ia tidak melihat dampak lingkungan, sosial, budaya yang ada.
Apabila hal ini terus dilakukan kerusakan lingkungan akan terjadi, Serta jika tidak ada reboisasi dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun, bisa dipastikan hancurnya alam tidak bisa dihindarkan.
Selain itu, Ia juga sering kali mencampuri atau mengintervensi pemilihan kepala desa dengan kekuatan finansial (politik uang) dan powernya Ia gampang merubah hak memilih masyarakat, tentu saja ini akan berdampak langsung pada kegiatan-kegiatan pemerintahan desa yang akan berlangsung.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelaskan sejak tahun 2015-2020 tercatat kasus korupsi di lingkungan desa mencapai 676 kasus, hal ini dilakukan oleh pihak perangkat desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta.
Tentu ini lah yang menjadi masalah jika elite lokal ini tetap tumbuh dan berkembang.
Untuk mencegah munculnya elite lokal semakin kuat dan baru, kaum intelektual, aktivis dan civil society harus melakukan perubahan yang baru, dengan mengedukasi, memberikan pemahaman bagi masyarakat akan tentingnya kebijakan dan desentralisasi bagi rakyat.
Hal terpenting juga harus dilakukan oleh para pemuda untuk memberikan perubahan yang signifikan bagi rakyat. Karena, pada dasarnya pemuda merupakan bibit untuk menggantikan para pejuang sebelumnya. Oleh karena itu, pemuda mesti menjadi ujung tombak perjuang bagi rakyat kecil tertindas.
Sehingga, para elite lokal atau oligarki ini bisa hilang dan tidak memiliki power untuk merubah kebijakan di masyarakat. Pemuda bergerak dengan idealisme dan pemikirannya untuk kebaikan masyarakat luas.
