JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menolak wacana meliburkan kegiatan pendidikan selama bulan Ramadhan. Menurutnya, puasa tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas, termasuk pendidikan.
“Saya kira tidak perlu ya. Karena libur Ramadhan itu belum jelas konsepnya. Tidak perlu (libur), tetap saja jalan. Puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
Wacana Libur Ramadhan Dinilai Berlebihan
Cak Imin menilai wacana meliburkan sekolah selama 40 hari terlalu lama dan kurang relevan. Ia menegaskan bahwa puasa adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari yang tidak perlu mengganggu aktivitas normal.
“Bukan hanya kelamaan (wacana libur), puasa itu seperti kebiasaan sehari-hari, jangan dibedakan,” tegasnya.
Wacana ini kembali mengemuka setelah kebijakan serupa pernah diterapkan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan libur selama bulan suci tersebut.
Belum Ada Keputusan Resmi
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa wacana ini masih berada di tahap pembahasan di Kementerian Agama dan belum mencapai tingkat koordinasi antar-kementerian atau presiden.
“Belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai libur sekolah selama bulan puasa. Hal ini masih berupa wacana,” ungkap Abdul Mu’ti.
Senada dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut kebijakan meliburkan kegiatan pendidikan saat Ramadhan masih berlaku di beberapa satuan pendidikan berbasis pondok pesantren. Namun, untuk sekolah umum, belum ada keputusan yang diambil.
SKB Libur Nasional 2025
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, telah ditetapkan 16 hari libur nasional dan tujuh hari cuti bersama. Idul Fitri 1446 H sendiri jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.
Meski demikian, kebijakan libur selama bulan Ramadhan belum masuk dalam agenda resmi pemerintah.
