Buruh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI akan masuk ke Istana
JAKARTA, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 jika pemerintah tidak mendengar kedua tuntutannya.
Dalam konferensi pers virtual, ia kembali menggaungkan dua tuntutan yang juga sempat disampaikannya pada aksi demonstrasi pada pekan lalu. Tuntutan itu antara lain kenaikan upah minimum sebesar 13% pada 2023 dan mendesak pemerintah dan pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih ancaman resesi global 2023.
“Bilamana tidak didengar, Partai Buruh dan KSPI sedang mengorganisir aksi lebih besar lagi, itu pada tanggal 10 November serempak di 34 provinsi,” kata Said, Senin (17/10/2022).
Said mengklaim, aksi tersebut akan lebih besar dari aksi-aksi sebelumnya. Di mana, massa buruh turut serta berkemungkinan mendekati seratus ribu orang.
“Puluhan ribu buruh akan ikut dalam aksi 10 November. Bahkan mungkin hampir mencapai seratus ribuan buruh. Buruh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI akan masuk ke Istana,” ungkapnya.
Jika masih tidak digubris, ia menekankan, mogok nasional bisa dipastikan akan digelar pada pertengahan Desember dengan melibatkan ratusan ribu pabrik dari berbagai perserikatan buruh di Indonesia.
“Mogok Nasional pertengahan Desember 2022, stop produksi. 3-5 juta buruh akan terlibat stop produksi. Keluar dari pabrik-pabrik, dari pintu-pintu perusahaan. Akan ada ratusan pabrik yang berhenti,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil tindakan, salah satunya dengan menurunkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi mengurangi penderitaan rakyat.
Sementara itu, Said turut mengecam keras gaya hidup para menteri yang seolah tidak berempati terhadap rakyat di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil serta ancaman resesi. Apalagi, menyangkut beberapa menteri yang seolah-olah ‘menakut-nakuti’ masyarakat dengan ancaman resesi, bukannya mencoba menenangkan.
“Kami rela kami ikhlas, tapi dengan syarat kamu kerja sebagai menteri yang total, termasuk anggota DPR. Sibuk capras-capres, resesi di depan belum ancaman global tidak menjadi pikiran bersama,” kata Said.
“Malah menebar ancaman, naik upah minimum jangan dinaikkan oleh Apindo, pengusaha-pengusaha itu. Resesi depan mata, ancaman PHK. Oleh karena itu Partai buruh dan KSPI mengutuk keras, mengecam keras cara-cara berkomunikasi dan cara-cara berpikir para menteri ini,” sambungnya.
Dirinya optimistis, Indonesia masih memiliki potensi untuk bertumbuh dan selamat dari ancaman resesi sesuai dengan yang disampaikan oleh Jokowi sebelumnya. Di mana, pertumbuhan ekonomi RI masih positif dengan potensi pasar domestik yang besar.
