JAKARTA, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013–2018, Agus Martowardojo, mengungkapkan bahwa banyak megaproyek di Indonesia berjalan lambat bahkan mangkrak bukan karena kekurangan dana, melainkan akibat risiko dan ketidakpastian yang tidak ditangani sejak tahap perencanaan.
Agus yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2010–2013 mengatakan, kegagalan proyek besar kerap berakar dari lemahnya kesiapan awal.
“Proyek besar itu banyak tidak bergerak sesuai rencana atau berjalan pelan bukan karena enggak ada uang, tapi karena faktor risiko dan ketidakpastian yang belum ditangani,” ujar Agus dalam acara Business Outlook 2026 yang digelar Indonesian Business Council di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Agus, faktor pertama yang sering terjadi adalah kurangnya project readiness. Ia menilai banyak proyek tidak disiapkan secara matang sejak awal.
“Kesiapan harus lebih baik. Persiapannya harus benar-benar disiapkan,” katanya.
Faktor kedua adalah persoalan klasik pembebasan lahan, perizinan, serta risiko permintaan (demand risk) yang belum terukur.
“Biasanya di Indonesia masalah izin belum dapat atau lahan belum dibebaskan. Atau risiko permintaan, seperti berapa trafik penumpang atau pengguna yang akan lewat, itu belum jelas,” ujar Agus.
Faktor ketiga, lanjut Agus, berkaitan dengan kejelasan struktur hukum dan kesesuaiannya dengan praktik terbaik internasional. Hal ini sangat menentukan kepercayaan investor, terutama dalam skema public-private partnership (PPP).
“Struktur hukumnya harus baik dan sesuai best practice. Tidak bisa dimodifikasi sembarangan sampai akhirnya tidak diterima investor,” tegasnya.
Sementara faktor keempat adalah kepastian pembayaran proyek. Agus mengingatkan agar proyek tidak dijalankan tanpa skema pembayaran yang jelas.
Untuk proyek strategis nasional, Agus menilai peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Danantara penting sebagai katalis pengurang risiko, bukan sebagai pengambil alih peran swasta.
“APBN dan Danantara seharusnya fokus sebagai katalis untuk derisking dan project preparation, sehingga pemodal besar bisa masuk. Jangan sampai mengambil porsi swasta,” ujarnya.
Agus juga menyarankan pemerintah dan Danantara terlibat dalam penyusunan feasibility study, front-end engineering design (FEED), hingga penyediaan viability gap fund atau availability payment bagi proyek yang kurang layak secara komersial.
“Dengan begitu, proyek bisa lebih feasible, risiko berkurang, dan pada akhirnya modal besar serta swasta akan masuk,” kata Agus.
