LEBAK, Diskusi bertajuk “Bedah Pemikiran Islam Bung Karno” yang digelar di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Jumat (6/3), dalam rangka buka bersama dan Dies Natalis GMNI ke-72, tidak hanya mengupas pemikiran keislaman proklamator, tetapi juga merespons isu geopolitik terkini terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Acara yang menghadirkan narasumber Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana, akademisi Agus Sutisna, dan politisi muda Seno Bagaskoro ini menjadi ajang untuk mengaitkan warisan pemikiran Bung Karno dengan tantangan politik luar negeri kontemporer.
Bonnie Triyana membuka diskusi dengan memaparkan akar pemikiran Islam Bung Karno yang terbentuk sejak muda. Bonnie menjelaskan bahwa secara pemikiran, Bung Karno dibesarkan oleh H.O.S. Cokroaminoto di Surabaya ketika ia tinggal dan belajar di rumah sang guru. Dari Cokroaminoto, Bung Karno belajar Islam, berpidato, mengorganisasi massa, hingga berpolitik.
“Bung Karno itu produk dari campuran kebudayaan, dibesarkan dalam tradisi sinkretis, sehingga dengan mudah dia bisa merangkul berbagai macam kalangan,” kata politisi berlatar belakang sejarawan ini.
Lebih lanjut Bonnie memaparkan fase kedua pendalaman keislaman Bung Karno yang terjadi saat berada di penjara dan pengasingan. Di masa penahanan, Bung Karno membaca Al-Quran dan tafsirnya, serta berdiskusi dan berdebat tentang Islam dengan Ahmad Hassan (pendiri Persis) dan Muhammad Natsir.
Bonnie menyoroti keberanian Bung Karno dalam melakukan ijtihad sosial yang mengkontekstualkan ajaran Islam, seperti kisah saat ia meminta anak angkatnya mencuci panci yang dijilat anjing menggunakan sabun (kreolin) ketimbang air tanah tujuh kali, dengan alasan teknologi sudah maju untuk membersihkan bakteri.
Juga pada 1938, Bung Karno membolehkan transfusi darah dari non-muslim dalam keadaan darurat kemanusiaan, meskipun saat itu banyak ulama mengharamkannya.
“Dia seorang mujtahid, orang yang melakukan ijtihad atas pemikiran-pemikiran Islam yang dikaitkan dengan konteks kekinian, dengan situasi di Indonesia,” tegas Bonnie.
Seno Bagaskoro menambahkan perspektif tentang api sejarah yang diajarkan Bung Karno, yaitu keberanian untuk berpikir kritis dan menciptakan realita baru. Seno mencontohkan sosok Eduard Douwes Dekker atau Multatuli yang tinggal di Rangkasbitung dan menulis Max Havelaar.
“Dia mencatat, dia mencari tahu penyebab, dia menganalisis, dan dia menjawab permasalahan-permasalahan itu dengan menantang status quo. Itu pemikiran kritis,” ujar Seno.
Menurut Seno, apa yang dilakukan Multatuli kemudian menginspirasi generasi setelahnya, termasuk Soekarno.
“Dia mengajarkan kepada R.A. Kartini untuk berani menulis soal ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’. Dia bisa menginspirasi Soekarno bahwa ternyata kondisi yang terjadi di Indonesia pada waktu itu bisa diubah, bisa diganti dengan realitas lain,” imbuhnya.
Sesi diskusi kemudian berlanjut pada pertanyaan dari audiens mengenai posisi Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace, namun di saat yang sama Amerika Serikat dan Israel melakukan agresi ke Iran.
Audiens mempertanyakan apakah keanggotaan tersebut ahistoris dan bagaimana seharusnya sikap pemerintah.
Menanggapi hal ini, Bonnie Triyana menyoroti dilema konstitusional yang dihadapi Indonesia.
“Dalam konstitusi kita, pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maka, ketika ada serangan ke Iran yang dilakukan oleh Amerika, dan Indonesia sekarang berada dalam satu organisasi tadi, Board of Peace, yang ternyata kata peace-nya menjadi gugur, menjadi batal,” katanya.
Pendiri Historia.id ini menegaskan bahwa serangan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merupakan tindakan ilegal. Ia mengkritisi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dinilainya bertentangan dengan gagasan Bung Karno untuk membangun tata dunia baru atau to build the world a new. Keanggotaan ini telah menyeret Indonesia ke dalam blok yang dipimpin Amerika, bertentangan dengan prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.
“Mungkin ini kesempatan pas untuk menjalankan opsi strategis, yaitu keluar dari Board of Peace, kemudian menunjukkan diri kita kembali ke khittah, kembali ke khittah prinsip diplomatik kita untuk bebas aktif, tidak menjadi ekor dari Amerika,” ujarnya.
Senada dengan Bonnie, Seno Bagaskoro menegaskan bahwa Board of Peace telah kehilangan relevansinya. “Beberapa minggu setelah Board of Peace diresmikan, dia justru berubah menjadi Board of War. Maka tidak relevan lagi Board of Peace ini, karena dia sudah tidak lagi peaceful,” ujarnya, merujuk pada pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie.
Seno menawarkan opsi bagi Indonesia untuk kembali pada warisan pemikiran Bung Karno, yaitu dengan menggagas kembali semangat Konferensi Asia Afrika.
“Kenapa kita tidak berimajinasi tentang, misalnya, Konferensi Asia Afrika 2.0? Kenapa kita tidak mendorong percakapan dan dialog di antara negara-negara Global South untuk bisa menandingi hegemoni negara-negara super power yang arogan? Untuk menunjukkan bahwa hari ini tatanan dunia sudah berubah, sudah semakin multipolar. Tidak bisa lagi kalian memaksakan kehendak. Saya kira itu yang akan dipikirkan dan dilakukan oleh Bung Karno,” pungkasnya.
