JAKARTA, Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran pemerintah menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/1/2026), Titiek meminta penjelasan menyeluruh terkait dampak banjir serta langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah. Ia menilai, skala banjir kali ini sudah mengkhawatirkan dan berdampak serius pada sektor-sektor strategis.
“Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat serius, khususnya terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan,” ujar Titiek.
Menurut Titiek, banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan musiman biasa. Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan dilaporkan terdampak, sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian daerah hingga pasokan pangan nasional.
“Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan,” kata dia.
Selain sektor produksi, Titiek juga menyoroti tekanan terhadap lingkungan hidup. Kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) disebut semakin rentan, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
“Di sisi lain, kawasan hutan dan daerah aliran sungai juga mengalami tekanan ekologis yang semakin berat,” ujarnya.
Titiek menegaskan, dampak banjir tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.
“Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup,” katanya.
Karena itu, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melakukan penanganan pascabencana secara menyeluruh dan terintegrasi. Titiek menolak pendekatan sektoral yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir.
“Rapat kerja pada hari ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif khususnya terkait langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan cepat yang telah dan sedang dilakukan oleh masing-masing kementerian,” ucap Titiek.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, termasuk perbaikan infrastruktur, pemulihan produktivitas, serta keberlanjutan sumber daya alam. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, menurut Titiek, menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Koordinasi lintas kementerian dan dengan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, kebijakan teknis, dan pendampingan di lapangan agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ke depan, DPR mendorong pemerintah memperkuat aspek mitigasi bencana. Pengelolaan tata air, daerah aliran sungai, penguatan sistem peringatan dini, serta praktik pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim dinilai harus menjadi prioritas.
“Langkah-langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi risiko bencana serupa, khususnya melalui pengelolaan tata air daerah aliran sungai serta penguatan sistem peringatan dini,” kata Titiek.
Ia berharap rapat kerja tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berpihak kepada masyarakat terdampak, sehingga pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
