JAKARTA, Berbagai upaya terus dilakukan sebagai antisipasi untuk penanganan banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Salah satunya pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang terus berlanjut. Bendungan yang menjadi Proyek Strategis Nasional Nomor 152 ini merupakan bendungan kering yang dibangun dari rencana induk pengendalian banjir ( flood control ). Kedua bendungan kering ini adalah upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau yang sering dikenal dengan Jabodetabekpunjur.
Upaya mempercepat pembangunan bendungan tidak terlepas dari proses pengadaan tanah yang merupakan tugas pokok dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, progres pengadaan tanah bendungan yang berada di dalam wilayah Administrasi Kabupaten Bogor tersebut sudah berjalan dengan baik dengan target 944 bidang tanah dengan luas 81,25 hektare untuk Bendungan Ciawi, sedangkan untuk Bendungan Sukamahi memiliki target sebanyak 641 bidang tanah seluas 46,70 hektare.
Selain itu, realisasi Uang Ganti Rugi (UGR) untuk kedua bendungan juga sudah berjalan. Realisasi UGR Bendungan Ciawi sudah mencapai 96,61 persen dengan total sejumlah 912 bidang tanah dan untuk Bendungan Sukamahi proses UGR sudah mencapai 94,53 persen dengan total 616 bidang tanah.
Selain menyelenggarakan pengadaan tanahnya, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengendalian tata ruangnya guna mengendalikan banjir. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil ke depan akan dilakukan pembuatan sumur resapan di sepanjang jalan tol sebagai pengendalian banjir. Ia mengatakan bahwa sumur resapan tersebut akan menampung air sehingga tidak langsung dialirkan ke sungai. “Sumur resapan ini akan dibuat di sepanjang jalan tol. Ini merupakan upaya pemerintah mengendalikan banjir,” kata Sofyan A. Djalil saat meninjau progres pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono di Bogor, Rabu (05/05/2021).
Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan juga bahwa sumur resapan tersebut nantinya akan berjarak 50 sampai 100 meter di sepanjang jalan tol.
Pada kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dua bendungan tersebut dapat menampung lebih dari 6 juta kubik air, selain dapat menampung juga air dapat dikontrol sehingga air tidak langsung mengalir deras ke Jakarta. “Daya tampung air di Jakarta hanya 2.000 debit air sedangkan ketika banjir ada 3.000 debit air yang masuk ke Jakarta, artinya ada 1.000 debit air yang jadi permasalahan dan harus segera diatasi. Kalau dua bendungan ini sudah jadi, akan mengurangi 12 persen potensi banjir di Jakarta,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam hal pengendalian banjir melalui pembangunan dua bendungan itu sudah matang dan menjadi contoh kerena koordinasinya sangat bagus. “Kita berharap Juli mendatang dua bendungan itu bisa selesai. Pekerjaan ini sangat masif yang dapat mengurangi banjir di Jakarta. Kita juga akan bekerja sama dengan Kodam untuk mendisiplinkan masyarakat kerena manfaat bendungan ini sangat baik,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang juga hadir dalam kunjungan ini menjelaskan bahwa sebagai bendungan kering pengoperasiannya akan berbeda dengan bendungan lain. “Kedua bendungan ini baru akan digenangi air pada musim hujan sehingga saat musim kemarau bendungan ini akan kering. Dry dam di Ciawi dan Sukamahi ini merupakan yang pertama dibangun di Indonesia dan kedua bendungan ini bukan hanya untuk keperluan irigasi maupun air baku tapi untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir,” jelasnya.
Hadir pula dalam peninjauan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, Bupati Bogor, Ade Yasin, Direktur Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang serta Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama. (RE/RZ)
